“Artinya boleh direpresi/dibunuhi?
Dakwah toleransi itu mestinya satu garis dengan penghormatan pada HAM,” kata Dandhy di akun Twitter-nya @Dandhy_Laksono.
Dandhy berkomentar seperti itu menanggapi berita dari CNN Indonesia berjudul “PBNU Samakan Uighur dengan Separatisme di Papua”
Kata Dandhy, harusnya PBNU memahami setiap kelompok atau manusia memiliki hak menganut keyakinan dan menentukan nasib sendiri.
“Dakwah toleransi sembari mengabaikan HAM, namanya “proposal atau proyek toleransi”,” pungkasnya.
Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyebut kasus Uighur di Xinjiang, China, mirip dengan yang dialami bangsa Papua di Indonesia.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Yahya itu, ada kaum separatis Uighur yang berusaha memisahkan diri dengan China. Mereka ingin mengembalikan kemerdekaan negara Turkistan Timur.
“Kalau kita biarkan ini berlanjut konfliknya, ini bukan cuma China yang kacau, seluruh kawasan akan mengalami destabilitas. Jadi destabilitas seluruh kawasan dan kita ikut jadi korbannya mau tidak mau,” kata Yahya dalam diskusi Dialog Lintas Iman untuk Moderasi Beragama di Cikini, Jakarta, Kamis (26/12).
“Ini sebetulnya sama dengan Papua, ini bukan masalah Papua seperti apa, tapi kalau terjadi separasi akan terjadi destabilisasi kawasan yang luar biasa,” lanjutnya.
Yahya menilai persoalan di Uighur begitu rumit. Ia bilang memang ada represi terhadap separatis Uighur sebagai bentuk kedaulatan China terhadap wilayahnya. Namun di saat yang sama kelompok separatis di Xinjiang menyeret persoalan ke isu agama.
Yahya bilang PBNU sempat menawarkan solusi ke Pemerintah China. Mereka bersedia menjadi perantara antara Beijing dengan Uighur. Namun usulan tak ditindaklanjuti.
“Sebetulnya kemarin saya katakan bahwa NU bisa bantu Pemerintah China kalau mau, dengan memberikan wawasan-wawasan keagamaan sehingga orang-orang Uighur bisa lebih kooperatif terhadap sistem tanpa harus direpresi, dicuci otak, tanpa harus ditindas,” ucap dia. [sn]
