Ada banyak penyiksaan yang dirasakan masyarakat Uighur. Sebanyak 2.500 masyarakat Uighur dimasukkan ke kamp pendidikan ulang China. Di sana, masyarakat Uighur diajari bahasa mandarin hingga dipaksa mengaku dosa. Tak hanya itu saja, di kamp tersebut banyak masyarakat Uighur yang mengalami penyiksaan.
Menurut informasi dari Sayragul Sauytbay, seorang guru yang melarikan diri dari China dan mendapat suaka di Swedia, masyarakat Uighur ditempatkan di kamar tahanan berukuran 16 meter persegi dan dihuni 20 orang. Tak hanya itu saja, komandan kamp menyediakan ruang untuk penyiksaan yang disebut "ruang gelap".
Beragam jenis penyiksaan dihadapi para tahanan seperti digantung di tembok, dipukul dengan tongkat elektrik. Ada juga kuku tahanan yang dicabut. Bahkan tahanan dijadikan kelinci percobaan medis hingga tahanan wanita diperkosa secara bergilir.
Namun kamp-kamp tersebut diklaim China sebagai tempat pelatihan kejuruan, bukan tempat penyiksaan. Di PBB, ada yang membela dan mengkritik tindakan China di Xinjiang. Pada akhir Oktober lalu, 23 negara termasuk Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat menyuarakan penindasan China atas masyarakat Uighur di Komite PBB untuk Hubungan Sosial, Kemanusiaan, dan Kebudayaan. Namun Beijing mendapat dukungan dari 54 negara, yang memuji pemerintahan Partai Komunis di Xinjiang.
Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim pun bersuara menolak perlakuan pemerintah China terhadap etnis Uighur. Desakan bahkan datang kepada pemerintah RI agar bersuara lantang dan menentang perlakuan China terhadap etnis Uighur. Namun, pemerintah hingga kini belum menunjukkan sikap mengecam terhadap China.
Mahfud MD Sudah Bicara dengan Dubes China
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah berbicara dengan Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, secara langsung terkait Uighur.
"Saya sudah bicara dengan Dubes China tentang Uighur khusus. Saya tanya tentang Uighur. Orang Indonesia banyak bertanya, banyak protes," katanya di Jakarta, Kamis (19/12).
Menurutnya, di China itu banyak sekali para pemeluk agama Islam dan sampai sekarang tidak apa-apa.
"Kecuali Uighur, karena Uighur mempunyai agenda sendiri di luar kerangka negara," ungkapnya.
Mahfud MD Sebut Pemerintah RI Tidak Ikut Campur Masalah Uighur
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, sebagai umat muslim terusik dengan apa yang terjadi dengan suku Uighur di China. Secara diplomasi, Indonesia telah memanggil duta besar China. Usai pertemuan itu, Mahfud menegaskan pemerintah Indonesia tak akan ikut campur. Dan menanyakan itulah bagian dari diplomasi yang dimaksud dengan diplomasi lunak.
"Gini ya Uighur itu, kita punya hubungan diplomatik dengan China. Oleh sebab itu tidak mungkin tidak melakukan diplomasi. Cuma, diplomasi kita bukan diplomasi megaphone," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (26/12).
Moeldoko: Pemerintah RI Tidak Ikut Campur Urusan Dalam Negeri China
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah Indonesia tidak mau ikut campur urusan negara China terkait masalah muslim Uighur, di Xinjiang. Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah tak bisa mengintervensi urusan dalam negeri China.
"Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin (23/12).
Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tak akan masuk ke dalam urusan negara manapun. Termasuk China. Menurut dia, setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya.
"Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," jelas dia.
Menlu Retno Marsudi: Indonesia Punya Perhatian Atas Uighur
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menilai, konflik etnis Uighur dan China terjadi sejak lama. Saat ini, katanya, Indonesia terus berkomunikasi dengan China membahas hal itu.
"Jadi saya pernah melakukan pertemuan dengan dubesnya dan pasti teman-teman kalau melihat rekam jejak digital dari Twitter saya pasti ada," katanya, Jumat (27/12).
Pemerintah Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China pada 16 Desember lalu. Dalam pertemuan itu, Retno menekankan pentingnya menghormati kebebasan beragama.
"Tanggal 23 Desember Dirjen Pasifik Asia ketemu dengan dubes Tiongkok, intinya kita menyampaikan concern mengenai situasinya terus kita juga meminta informasi apa yang terjadi dan dengan menteri luar negeri RRT, kita cukup panjang berdiskusi mengenai masalah situasi, prinsipnya adalah bahwa kita menyampaikan antara lain pentingnya untuk terus menghormati kebebasan beragama," bebernya.
Dengan itu semua, Retno mengklaim kalau Indonesia mempunyai perhatian atas masalah di sana. "Jadi itu sehingga kalau dikatakan bahwa kita tidak melakukan sesuatu itu tidak benar, cek rekam jejak digital apa yang pernah kita sampaikan ke pemerintah China," pungkasnya.
DPR Minta Pemerintah Lebih Proaktif
Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif merespons kegelisahan masyarakat terkait kasus dugaan diskriminasi terhadap etnis Uighur di China.
"Kami meminta pemerintah RI agar menunjukkan sikap lebih proaktif dalam merespons kegelisahan rakyat Indonesia," ujar Sukamta melalui keterangannya, Jumat (27/12).
Ketua DPP PKS ini meminta pemerintah tak jalan sendiri soal etnis Uighur. Pemerintah harus bersama rakyat Indonesia memperjuangkan nasib mereka.
"Pemerintah boleh saja mengambil kebijakan bukan model megaphone diplomacy, tetapi tolong sikap dan perjuangan Pemerintah RI atas kasus Uighur ini dikomunikasikan dan ditunjukkan kepada rakyat yang telah memberi mandat kepada Pemerintah," jelas Sukamta.
Demonstrasi di Kedubes China
Massa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kedubes China di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/12). Massa mulai berdatangan sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka menyampaikan protes atas sikap pemerintah China terhadap etnis Uighur. Aksi ini diikuti oleh FPI dan ormas-ormas lainnya. [mdk]
