Said mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima sepeser pun dari nilai yang dijanjikan tersebut.
Marsudi Syuhud, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU menjelaskan janji Rp1,5 triliun merupakan inisiasi langsung Sri Mulyani untuk membangkitkan ekonomi kecil.
Ia mengatakan, pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, Sri Mulyani bertandang ke kantor PBNU untuk membicarakan memorandum of understanding (MoU) itu.
"MoU katanya untuk membangkitkan ekonomi kecil, micro finance. Jadi, itu bukan sumbangan untuk menyalurkan kredit terhadap mikro ekonomi kecil karena kekayaan enggak merata, katanya mau begitu. Tapi, enggak jadi juga," ujar Marsudi seperti melansir CNNIndonesia.com.
Senada dengan Said, Marsudi menyatakan tanpa adanya bantuan tersebut kini pihaknya tak bisa memenuhi program muktamar NU bidang ekonomi yang pada intinya membantu masyarakat di luar NU.
"Program muktamar NU kan banyak, intinya bagaimana kalau bidang ekonomi bagaimana masyarakat itu ekonominya tumbuh, gitu lah membantu pemerintah. Membantu masyarakat, membantu bangsa itu bagaimana menggerakkannya. Sekarang akhirnya tetap jalan. Tapi, ya, dari NU untuk NU," terangnya.
Marsudi melanjutkan pihaknya beberapa kali sempat menagih realisasi kredit tersebut di periode pertama Sri Mulyani kala menjabat sebagai Menteri Keuangan. Namun sampai saat ini, tak ada hasil yang didapat.
"Bagian koperasi-koperasi waktu itu tetap ke sana tapi enggak ada. Ya sudah. Ke sana waktu-waktu periode kepemimpinan pertama, bukan periode sekarang," imbuhnya.
"Ya, biar sungguh-sungguh, kan jangan sampai cuma banyak jadi ngomong-omong, enggak ada nyatanya. Kan intinya kita membela masyarakat kecil," tutupnya.
Dalam video yang beredar, Said turut menyinggung jurang antara si miskin dan si kaya. Kata dia, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir kelompok saja.
Ia pun mengungkapkan apa yang disampaikan Said melalui video yang beredar sebagai bentuk ultimatum agar Sri Mulyani bersungguh-sungguh terhadap ucapannya dahulu. Upaya itu dilakukan, aku dia, juga sebagai bentuk memperjuangkan masyarakat kecil.
"Sementara sekelompok kecil menikmati kekayaan yang sangat luar biasa. Freeport, uranium, nikel, apalagi batu bara sudah dihabisin oleh segelintir orang saja. Bahkan rakyat miskin berada di mana? Kalau di tempat enggak apa-apa, tapi di tepi kekayaan; tepi tambang, pinggir laut, tepi hutan," ucap Said seperti dikutip CNNIndonesia.com dalam videonya.
Juru Bicara Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan pihaknya akan memeriksa hal tersebut dahulu. "Saya cek," katanya Rabu (25/12). [ljc]
