Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyoroti rendahnya tarif air bersih yang diterapkan perusahaan air minum daerah. Hal ini menjadi salah satu penyebab kerugian di perusahaan air minum daerah. Dia mencontohkan, tarif air bersih di DKI Jakarta dan Depok hanya berada di kisaran Rp7 ribu per meter kubik. Cara seperti ini membuat perusahaan air minum kesulitan karena tarif itu masih di bawah full cost recovery (FCR).
"Tarif air bersih yang diberlakukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Depok hanya Rp7.000 per meter kubik, di Bogor Rp 4.500 per meter kubik," katanya.
Masalah ini kemudian merembet ke pelayanan PDAM. Ma'ruf mengatakan PDAM menjadi terhambat melakukan perluasan layanan air minum yang aman kepada masyarakat. Di sisi lain, penentuan tarif lebih banyak dilakukan secara populis. Ia mengatakan skema investasi antara pemerintah dan swasta dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan perluasan air minum kepada masyarakat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya juga mencatat banyak PDAM di berbagai daerah berstatus kurang sehat keuangan. Dari data Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) yang disampaikan pertengahan Oktober 2019, sebanyak 169 dan 391 PDAM dilaporkan kurang sehat atau 40% dari Total PDAM di seluruh Indonesia.
Menurut data kebutuhan pendanaan akses sanitasi dan air minum aman cukup besar mencapai Rp404 Triliun untuk memenuhi target pada 2024. Sesuai RPJMN 2020-2024, pemerintah akan fokus menuntaskan 90% akses sanitasi layak termasuk akses aman sebesar 20% dan bebas praktik buang air besar sembarangan (BABS). Menurutnya, Indonesia di antara negara G20 menempati posisi terendah untuk akses air minum dan posisi kedua terendah untuk akses sanitasi.(https://www.cnbcindonesia.com/news/20191202221009-4-119766/ma'ruf-amin-pdam-rugi-karena-tarif-air-bersih-rendah).
Sungguh sangat menyayat hati mendapati pernyataan seperti itu, setiap bulan rakyat harus membayar air dengan nilai yang lumayan besar namun penguasa masih menganggap tarif tersebut rendah, entahlah di mana hati para penguasa. Rakyat saat ini sejatinya sudah sangat dipusingkan dengan berbagai tarif yang ditentukan oleh penguasa dari tarif Air, Listrik, BPJS, Pajak dan urusan publik lainnya, namun disaat rakyat dihadapi dengan sederet tarif sangat disayangkan ada saja pemangku kebijakan yang mengatakan tarif tersebut dinilai masih rendah.
Inilah dampak nyata dari diterapkannya sistem kapitalis dalam mengatur urusan rakyat. Penguasa yang sejatinya dipilih untuk mengurus urusan rakyat pada faktanya saat ini kebijakan yang diambil justru kebijakan-kebijakan zhalim yang menyusahkan rakyat. Kezhaliman ini tidak akan pernah berakhir selama sistem kapitalis yang dipilih penguasa untuk mengurus urusan rakyat.
Dampak nyata dari sistem ini adalah bagaimana akhirnya SDA yang ada di kelola oleh penguasa dan swasta yang akhirnya menyebabkan segala kepemilikan umum di kuasai oleh para kapital yang dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebanyak banyaknya tanpa lagi peduli dengan nasib rakyat. Saat ini harta yang sejatinya milik umum dikelola oleh negara hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi negara, dengan menjualnya kepada rakyatnya. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dalam Sistem Islam.
Sistem Islam dengan sangat tegas menjelaskan bahwa hajat publik dilarang untuk dikomersialisasi apalagi diserahkan kepada swasta. Islam memerintahkan negara mengelola harta publik dan memenuhi layanan publik tanpa boleh mengambil untung sedikitpun. Nabi Muhammad SAW bersabda:" Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput (kebun/hutan), air dan api (energi)." (HR. Ahmad).
Islam memberikan pelayanan publik terbaik, dengan memberikan secara gratis, berkualitas, mudah diakses kapanpun, di manapun oleh siapapun yang membutuhkan, tanpa membedakan status dan jabatan rakyatnya. Dan kebijakan tersebut tentu sangat berbeda dengan pelayanan publik dalam sistem kapitalis neoliberal, yang semua serba bebas, dan rakyat dibebankan dengan sederet tarif dan anggaran.
Sehingga sejatinya menjadi sebuah kesalahan mendasar jika penguasa atau pemimpin kita justru bangga menerapkan sistem kapitalis. Sejatinya seorang muslim apalagi pemimpin yang diberi amanah oleh Allah wajib memiliki kebijaksanaan dalam menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan rakyat terhadapnya dengan melayani masyarakat dengan pelayanan sebaik mungkin, zuhud terhadap kekuasaan, jujur, memiliki visi keumatan dan tanggung jawab moral.
Apabila seorang penguasa diberi jabatan dan tanggung jawab namun tidak melaksanakannya dengan baik maka Allah akan sangat murka terhadapnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW "Barang siapa diserahi urusan manusia lalu menghindar melayani kamu yang lemah dan mereka yang memerlukan bantuan, maka kelak di hari kiamat, Allah tidak akan mengindahkannya."(HR. Imam Ahmad).
Sehingga dengan rusaknya sistem kapitalis dalam mengatur urusan rakyat menjadi suatu kewajiban untuk membuang sistem rusak ini dan menggantinya dengan sistem Islam. Hanya sistem Islam yang mampu memberikan jaminan terbaik buat seluruh ummat, sehingga kesejahteraan pun akan dirasakan oleh seluruh ummat. Wallahua'lam.
