Sebab, sejak isu Uighur kembali mencuat pada 2018 lalu, pemerintah belum memiliki sikap tegas untuk membantu perdamaian antara pemerintah China dan masyarakat Uighur.
“Kalau pun muncul itu lebih kepada emosional orang perorang saja, yang kemudian mereka sampaikan melalui media sosial," kata mantan Majelis Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Reni Marlinawati di Cawang, Jakarta, Jumat (13/12).
Lebih lanjut, Reni mengatakan dugaan persekusi terhadap Uighur adalah bentuk pelanggaran HAM yang mesti dibela oleh rakyat dunia. Tak terkecuali oleh masyarakat muslim, ormas Islam, dan pemerintahan Indonesia.
“Kalau toh hari ini muncul, itu sikap dari reaksi umat Islam. Tapi kalau dari sikap pemerintah ke China sejauh ini saya belum mengetahuinya seperti apa," tutupnya. [rmol]
