Sripeni menjelaskan, PLN sangat selektif soal pembentukan anak usaha, mesti ada kajian kelayakan untuk business plan sampai 5 tahun ke depan. "Terus dari sisi anggaran dasar juga permintaan persetujuannya itu sampai ke PLN kalau cucu, bahkan sampai Menteri BUMN jika itu anak usaha," ujarnya saat dijumpai di kompleks istana kepresidenan, Jumat (13/12/2019).
Ia juga mengatakan langsung mengevaluasi internal soal anak dan cucu usaha, begitu ramai diberitakan soal peringatan Menteri Erick Thohir kepada BUMN. Menurut hitungan PLN, sampai saat ini jika jumlah anak dan cucu usaha perusahaan setrum tersebut mencapai 50 perusahaan.
"Anak sebenarnya 11, kemudian cucu dan cicit usaha jika dijumlah seluruhnya dengan anak itu 50."
Menurutnya, banyaknya anak usaha dan cucu usaha ini tak lepas dari bisnis PLN di pembangkitan listrik. Misal untuk IPP atau Independent Power Producer di mana PLN menggandeng swasta untuk membangun dan mengelola pembangkit tersebut.
Evaluasi masih berlangsung sampai saat ini, ia memahami maksud dan tujuan menteri BUMN demi kesehatan perseroan tersebut.
"Kami tetap lakukan evaluasi dan menilai urgensi dibentuknya anak usaha ini, apa telah menjalankan fungsinya dengan baik apa tidak," jelasnya.
Kebanyakan, kata Sripeni, semua anak dan cucu usaha PLN kepanjangan proses bisnis yang masih bersinggungan. "Tidak ada yang menyimpang, misalnya apa PLN punya hotel, tidak. PLN punya rumah sakit? Tidak, begitu ya. Jadi memang semua kepanjangan bisnis PLN."
PLN juga siap jika Menteri BUMN memutuskan untuk merapikan anak cucu usahanya. "Kita harus buat PLN lebih baik, dan turunkan cost produksi kemudian untuk kejar rasio elektrifikasi." [cnb]
