“Kami khawatir bila pemerintah berdiam diri, sama saja membiarkan aksi-aksi protes atas tindakan penguasa Tiongkok makin meluas di wilayah Indonesia,” ujar Silvia melalui layanan pesan ke jpnn.com, Kamis (26/12).
Politikus dengan latar belakang ilmu hukum itu menegaskan, konstitusi Indonesia secara jelas menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Menurut Silvia, alinea pertama Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menolak penjajahan atas suatu kaum atau bangsa.
“Tindakan semena-mena dan persekusi pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Uighur harus dihentikan demi kemanusiaan dan keadilan. Pemerintah Indonesia jangan menutup mata dengan tindakan persekusi terhadap warga Uighur,” tegasnya.
Silvia menambahkan, Indonesia harus memanfaatkan perannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berada di garda terdepan dalam mengajak dunia menentang tindakan pemerintah Tiongkok terhadap etnis muslim Uighur. Menurutnya, pemerintah Tiongkok harus bisa membedakan warga Uighur yang terlibat separatisme dengan yang sekadar ingin hidup damai di negeri dengan jumlah penduduk terbesar di dunia itu.
“Perlu dipisahkan mana Uighur yang ingin memerdekakan diri dari Tiongkok dengan yang ingin hidup damai. Kasihan sebagian bangsa Uighur yang tidak mengerti akhirnya menjadi korban dan dicap separatis,” tuturnya.
Silvia mendorong pemerintah menjembatani pemerintah Tiongkok dengan para ulama dan tokoh Uighur. ”Sehingga isu Uighur tetap dilihat secara objektif, tidak menjadi liar dan menjurus ke SARA,” pungkasnya.(ara/jpnn.com)
