“Untuk waktu peresmian diperkirakan pada minggu ke-2, tinggal menunggu jadwal Bapak Presiden,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono seperti dikutip dalam keterangan tertulis BKP Kemen PUPR, Sabtu, (7/12/2019)
Seksi 2,3 dan 4 Jalan Tol Balikpapan– Samarinda itu, menurut Menteri PUPR, menjadi porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Sementara untuk seksi 1 dan 5 yang menjadi porsi pemerintah masih dalam proses penyelesaian, karena terdapat masalah teknis adanya pergerakan tanah sehingga dibutuhkan teknik konstruksi yang khusus.
“Untuk seksi 5 saat ini sudah ada keputusan penanganannya, minggu ini akan dibahas desain akhirnya dengan second opinion dari tenaga ahli kami untuk bisa dikerjakan tindak lanjutnya. Setelah desain disepakati akan diserahkan ke BUJT, dan lanjut diserahkan ke PT Wijaya Karya selaku kontraktor untuk bisa dikerjakan penanganan pergerakan tanahnya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan sebelum Lebaran 2020,” tandasnya.
Sedangkan untuk seksi 1 yang mendapat dukungan APBD, menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, saat ini desain penanganannya sudah diserahkan dari konsultan dan tinggal menunggu serah terima pekerjaan lapangan dari Pemerintah Daerah (Pemda) ke BUJT dan kontraktor. “Sehingga secara keseluruhan Jalan Tol Balsam ditargetkan akan beroperasi penuh sebelum Lebaran 2020,” sambung dia.
Jalan tol yang memiliki nilai investasi sebesar Rp 9,9 Triliun ini diharapkan akan mendukung konektivitas untuk pembangunan Ibu Kota Negara yakni melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, yang menjadi salah satu Kabupaten selain Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai kawasan calon IKN di Kaltim yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direncanakan dengan adanya jalan tol dapat memangkas biaya logistik barang dan jasa dan waktu tempuh antara Balikpapan-Samarinda dari sekitar 3 jam, menjadi 1 jam.
Jalan Tol Balikpapan–Samarinda juga menjadi akses penghubung Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Akses menuju bandara ini dapat ditempuh dalam waktu 15-20 menit dengan melewati Seksi V ruas Balikpapan – Sepinggan yang hanya berjarak sekitar 8 km dari bandara tersebut.
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dibangun sejak November 2016 terdiri dari 5 seksi, yaitu Seksi I ruas Balikpapan – Samboja (22,03 Km), Seksi II ruas Samboja – Muara Jawa (30,98 Km), Seksi III Muara Jawa – Palaran (17,50 Km), Seksi IV Palaran – Samarinda (17,95 Km), dan Seksi V ruas Balikpapan – Sepinggan (11,09 Km).
Dari lima seksi, Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan dukungan pembangunan konstruksi di Seksi I dan Seksi V yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut. Pembangunan Seksi 1 menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim sebesar Rp 1,5 triliun dan APBN sebesar Rp 271 miliar, dimana Rp 79,88 miliar diantaranya dialokasikan untuk pembangunan Jembatan Manggar sepanjang 613 meter.
Sedangkan untuk Seksi V didanai oleh APBN yang berasal dari pinjaman dari Pemerintah China sebesar Rp 848,55 miliar atau sekitar 8,5% dari total investasi. Untuk Seksi II-III dan IV, pembangunannya menggunakan dana Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT. Jasa Marga Balikpapan-Samarinda.
Konektivitas Menuju Ibu Kota Negara
Selain Jalan Tol Balikpapan – Samarinda, Menteri PUPR mengatakan juga telah merencanakan pembangunan Jalan Tol Balikpapan menuju kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Rencananya pembangunan jalan tol tersebut akan melalui opsi penugasan kepada PT Jasa Marga Samarinda—Balikpapan yang saat ini menangani pembangunan Jalan Tol Balsam untuk mempercepat proses konstruksi.
Saat ini menurut Basuki rencana jalan tol tersebut sedang dalam tahap penentuan trase. Selanjutnya proyek tersebut juga akan diprioritaskan masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) agar pembebasan lahan bisa dipercepat. Ruas tol Balikpapan—IKN ini dirancang panjangnya sekitar 60 km.
Adapun untuk nilai investasinya, menurut Basuki, harus disesuaikan dengan desain perencanaannya. Apabila, tidak membutuhkan konstruksi melayang atau (elevated) maka investasinya diperkirakan mencapai Rp120 miliar — Rp150 miliar per km.
Sumber: indopolitika.com
