RIDHMEDIA - Wakil ketua KPK Saut Situmorang memandang ada cara lain yang lebih elegan ketimbang memberitahu grasi atas alas kesehatan pada pada koruptor. Menurut Saut, perbaikan sarana kesehatan bisa jadi solusi selain memberikan grasi.
"Dari 1.000 yang sudah dipenjara oleh KPK, ada berapa orang yang udah diberi grasi dengan alasan tidak ada sarana dan tidak sebagus dan seterusnya, ya kita beresin saranannya dulu sehingga orang juga di penjara seperti di rumah," kata Saut saat diskusi di Upnurmal Cofee Roaster, Jalan Wahis Hasyim, Jakarta Pusat (8/12/2019).
Menurut Saut, cara itu bisa membuat seseorang tetap berada dalam tahanan. Jika cara itu dilakukan, maka tak perlu mengurangi masa tahanan karena alasan kesehatan.
"Idealnya seperti itu kan, fisiknya dikurung tapi di situ ada kesehatan, sarana olahraga bisa berkomunikasi dengan keluarga, itu selesai. Itu lebih elegan kita lakukan daripada alasan kesehatan kemudian kita mengurangi tahanannya," ujarnya.
Dia menambahkan pengurangan hukuman khususnya untuk koruptor bisa menimbulkan perdebatan. Untuk itu, dia memandang langkah hukum yang diambil untuk dalam pemberian grasi sebaiknya tak menunjuk masalah baru.
Jadi anda jangan membuat penyelesaian satu kemudian menimbulkan masalah lain," pungkasnya.[dtk]
"Dari 1.000 yang sudah dipenjara oleh KPK, ada berapa orang yang udah diberi grasi dengan alasan tidak ada sarana dan tidak sebagus dan seterusnya, ya kita beresin saranannya dulu sehingga orang juga di penjara seperti di rumah," kata Saut saat diskusi di Upnurmal Cofee Roaster, Jalan Wahis Hasyim, Jakarta Pusat (8/12/2019).
Menurut Saut, cara itu bisa membuat seseorang tetap berada dalam tahanan. Jika cara itu dilakukan, maka tak perlu mengurangi masa tahanan karena alasan kesehatan.
"Idealnya seperti itu kan, fisiknya dikurung tapi di situ ada kesehatan, sarana olahraga bisa berkomunikasi dengan keluarga, itu selesai. Itu lebih elegan kita lakukan daripada alasan kesehatan kemudian kita mengurangi tahanannya," ujarnya.
Dia menambahkan pengurangan hukuman khususnya untuk koruptor bisa menimbulkan perdebatan. Untuk itu, dia memandang langkah hukum yang diambil untuk dalam pemberian grasi sebaiknya tak menunjuk masalah baru.
Jadi anda jangan membuat penyelesaian satu kemudian menimbulkan masalah lain," pungkasnya.[dtk]