RIDHMEDIA - PKS mengkritik drama antikorupsi tiga menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Golkar memandang drama tersebut tak perlu dikaitkan dengan penerbitan Perppu KPK.
"Drama itu kan salah satu cara untuk mengingatkan agar kita menjauhi korupsi. Tidak perlu dikaitkan dengan Perppu KPK," kata Ketua DPP Golkar demisioner Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin (9/12/2019).
Ace memandang UU KPK yang baru biar diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ace meminta proses judicial review di MK dihormati.
"Biarkan soal UU KPK itu diselesaikan melalui proses konstitusional yaitu judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kita hormati langkah tersebut," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, PKS menyebut drama antikorupsi yang dilakoni tiga menteri Presiden Jokowi di Hari Antikorupsi Sedunia tak cukup untuk memberantas korupsi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya masih menunggu langkah konkret Jokowi mengeluarkan Perppu untuk penguatan KPK.
Ayo kita jaga dan dukung KPK. Perppu KPK tetap ditunggu," ucap Mardani kepada wartawan, Senin (9/12). (Dtk)
