"Sebagai anggota Komisi Hukum saya dukung saja langkah-langkah PPATK tersebut, tapi tak cukup hanya mereka yang ditelusuri, harus juga dicek transaksi keuangan bos-bos BUMN," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (14/12/2019).
Anggota Komisi III DPR RI itu juga menyinggung mantan Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara. Dia menduga Ari dan bos-bos BUMN bergaya hidup mewah dengan gaji dari BUMN.
"Kasus Ari Askhara bisa jadi pintu masuk, bagaimana pejabat BUMN bisa membeli barang-barang mahal, apakah sesuai dengan profile mereka. Saya mendapat info yang harus dicek benar atau salah, bahwa sebagian bos BUMN bergaya hidup mewah, padahal mereka ini kan dapat gajinya dari perusahaan milik negara," ujarnya.
"Apakah gaya hidup sesuai dengan pendapatan mereka harus ditelusuri agar tidak jadi fitnah," imbuhnya.
Temuan soal rekening kasino di luar negeri milik sejumlah kepala daerah disampaikan langsung Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. Sayangnya, Badaruddin tidak menjelaskan lebih detail mengenai penelusuran yang dilakukannya itu.
"PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana yang signifikan dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam refleksi akhir tahun di kantornya, Jalan Ir Haji Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).[dtk]
