RIDHMEDIA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membeberkan hasil pertemuan dengan Duta Besar Cina untuk Indonesia di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Mahfud sempat menanyakan situasi di Uighur.
“Saya undang Dubes Cina ke kantor Menko Polhukam dan menyatakan bahwa situasi di Uighur mengusik sebagian orang Islam di Indonesia. Saya sering ke Cina dan melihat banyak masjid, restoran halal, dan pemukiman-pemukiman Muslim rasanya aman saja. Kok, di Uighur ada yang begitu?” kata Mahfud dalam unggahan di akun Twitter @mohmahfudmd, Selasa (24/12/2019).
Dia juga menanyakan kepada Dubes Cina mengapa kaum Muslim di Uighur terjadi konflik, sementara di daerah lainnya di Cina aman. Meski demikian Mahfud menegaskan pemerintah Indonesia tak ingin mengintervensi urusan dalam negeri Cina, namun hanya ingin mengetahui permasalahannya.
“Setelah dia menjelaskan, ya, sudah. Kita tak mau intervensi,” kata Mahfud.
Dia mengataan Indonesia memiliki hubungan diplomaltik dengan Cina. Menurutnya, Indonesia tak ingin intervensi dan menganggap hal itu urusan internal Cina. Karena itu, Mahfud menyebut diplomasi lunak untuk menyikapi persoalan di Uighur.
Mahfud pun membantah disebut bertentangan dengan sikap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam menyikapi persoalan di Uighur. Dia menyatakan sikapnya justru sejalan dengan apa yang disampaikan Moeldoko.
“Moeldoko mengatakan bahwa Pemerintah RI takkan intervensi dalam urusan Uighur sedangkan Menko Polhukam mengatakan sudah lama melakukan Diplomasi Lunak. Dimana pertentangannya? Saya mengatakan diplomasi lunak justru karena tidak ingin intervensi. Klop, kan?” katanya.
Sebelumnya Moeldoko menyatakan pemerintah Indonesia tak ikut campur urusan dalam negeri Cina terkait masalah Muslim Uighur, di Xinjiang. Moeldoko menyebut masing-masing negara punya cara dalam mengatur urusan dalam negeri.
“Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara Cina mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin (23/12).
Mahfud telah bertemu Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian, secara tertutup di kantornya pada 5 Desember lalu. Dalam pertemuan itu, Mahfud menanyakan langsung situasi di Uighur.
Cina mendapatkan sorotan internasional, termasuk Indonesia, karena melakukan tindakan keras terhadap Uighur dan minoritas Muslim, setelah sejumlah serangan mematikan oleh para militan.
Beijing membantah keberadaan kamp Xinjiang yang disebut digunakan untuk menindas minoritas, namun kini Cina menyebut bahwa para minoritas tersebut berada dalam “pelatihan keterampilan” demi melawan terorisme. [ipc]
“Saya undang Dubes Cina ke kantor Menko Polhukam dan menyatakan bahwa situasi di Uighur mengusik sebagian orang Islam di Indonesia. Saya sering ke Cina dan melihat banyak masjid, restoran halal, dan pemukiman-pemukiman Muslim rasanya aman saja. Kok, di Uighur ada yang begitu?” kata Mahfud dalam unggahan di akun Twitter @mohmahfudmd, Selasa (24/12/2019).
Dia juga menanyakan kepada Dubes Cina mengapa kaum Muslim di Uighur terjadi konflik, sementara di daerah lainnya di Cina aman. Meski demikian Mahfud menegaskan pemerintah Indonesia tak ingin mengintervensi urusan dalam negeri Cina, namun hanya ingin mengetahui permasalahannya.
“Setelah dia menjelaskan, ya, sudah. Kita tak mau intervensi,” kata Mahfud.
Dia mengataan Indonesia memiliki hubungan diplomaltik dengan Cina. Menurutnya, Indonesia tak ingin intervensi dan menganggap hal itu urusan internal Cina. Karena itu, Mahfud menyebut diplomasi lunak untuk menyikapi persoalan di Uighur.
Mahfud pun membantah disebut bertentangan dengan sikap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam menyikapi persoalan di Uighur. Dia menyatakan sikapnya justru sejalan dengan apa yang disampaikan Moeldoko.
“Moeldoko mengatakan bahwa Pemerintah RI takkan intervensi dalam urusan Uighur sedangkan Menko Polhukam mengatakan sudah lama melakukan Diplomasi Lunak. Dimana pertentangannya? Saya mengatakan diplomasi lunak justru karena tidak ingin intervensi. Klop, kan?” katanya.
Sebelumnya Moeldoko menyatakan pemerintah Indonesia tak ikut campur urusan dalam negeri Cina terkait masalah Muslim Uighur, di Xinjiang. Moeldoko menyebut masing-masing negara punya cara dalam mengatur urusan dalam negeri.
“Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara Cina mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin (23/12).
Mahfud telah bertemu Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian, secara tertutup di kantornya pada 5 Desember lalu. Dalam pertemuan itu, Mahfud menanyakan langsung situasi di Uighur.
Cina mendapatkan sorotan internasional, termasuk Indonesia, karena melakukan tindakan keras terhadap Uighur dan minoritas Muslim, setelah sejumlah serangan mematikan oleh para militan.
Beijing membantah keberadaan kamp Xinjiang yang disebut digunakan untuk menindas minoritas, namun kini Cina menyebut bahwa para minoritas tersebut berada dalam “pelatihan keterampilan” demi melawan terorisme. [ipc]