Direktur Amnesty Indonesia Usman Hamid menegaskan pernyataan tersebut menyimpang dari fakta dan ragam peristiwa pelanggaran hak asasi yang terjadi selama ini. Usman mengatakan, catatan ringkas Amnesty, menghitung sejumlah pelanggaran hak asasi yang terjadi selama Presiden Jokowi memimpin.
Paling kasat mata adalah peristiwa penembakan warga dan para siswa sekolah menegah yang melakukan aksi di pengujung Mei 2019. Pun ragam kekerasan oleh aparat yang terjadi saat demonstrasi penolakan undang-undang bermasalah.
Dari sejumlah peristiwa itu, catatan korban belasan kehilangan nyawa. Kerusuhan Mei 2019 tercatat sembilan nyawa meninggal dunia. Delapan di antaranya anak di bawah umur. Pun semuanya tewas karena peluru tajam. Aksi penolakan sejumlah revisi UU medio September 2019, pun mengantarkan dua nyawa mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Jika dikatakan tidak pernah ada pelanggaran HAM (di era Presiden Jokowi) lalu apa artinya peristiwa itu,” terang Usman, Kamis (12/12).
Ia menambahkan, sejumlah peristiwa pelanggara HAM lainnya di era Presiden Jokowi seperti yang terjadi di Paniai, dan sejumlah wilayah lainnya di Papua. Bahkan, kata Usman, yang sampai hari ini menunjukkan pelanggara HAM oleh pemerintahan Presiden Jokowi adalah kasus pengungkapan penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan.
“Kasus Novel Baswedan adalah contoh yang paling mencolok di mata masyarakat yang tidak bisa lagi dibohongi (adanya pelanggaran HAM),” kata Usman.
Ia pun menambahkan, lembaga-lembaga swadaya, dan para pegiat sipil, pun seperti Amnesty Indonesia yang memberikan ponten rendah atas pengakuan HAM di era pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2014.
“Ada banyak kasus lain yang telah diperlihatkan oleh organisasi-organisasi lain tentang pelanggaran HAM yang terjadi (di era Presiden Jokowi),” terang Usman.
Menko Polhukam Mahfud MD, Kamis (12/12) menyampaikan ada 11 kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi beban dalam era pemerintahan Presiden Jokowi. Namun ia menebalkan, dari seluruh kasus HAM tersebut, tak ada satupun yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan, sejak Jokowi menjadi Presiden pada 2014, sampai saat ini tak ada pelanggaran HAM yang terjadi. Namun ia mengakui, ada peristiwa kejahatan.
Usman melanjutkan, pernyataan Mahfud tersebut, tak punya dasar yang kuat. Bahkan Usman menilai ungkapan tersebut, distorsi fakta dengan pernyataan yang rendah pemahaman tentang HAM. “Pernyataan (Mahfud MD) itu, seperti tidak dilandaskan pada pemikiran dan HAM yang memadai,” sambung Usman.
Ia menyayangkan pengingkaran pelanggaran HAM di era Presiden Jokowi yang dikatakan Mahfud, tak pernah terjadi.
Sumber: republika.co.id
