"Makanya tadi dibilang saya menteri keuangan tapi sering bicara pendidikan. Karena itu yang diatur konstitusi," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sabtu, 30 November 2019.
Menurut dia, aturan itu bermula pada kekesalan masyarakat Indonesia pada kualitas pendidikan di era awal reformasi, setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. "Kita merasa pendidikan kita jelek banget," ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, masyarakat kerap diingatkan bahwa pada tahun 1950 guru-guru Malaysia belajar dari Indonesia. "Kemudian sekarang kita kecewa," tuturnya. Makanya, akhirnya konstitusi mengatur persentase alokasi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sri Mulyani mengatakan semua politikus pada zaman itu semakat bahwa pendidikan adalah hal yang penting dan kunci. Sehingga perlu diatur ketika Amendemen Undang-undang Dasar. "Makanya diatur 20 persen anggarannya," tuturnya. [tpc]
