Sri Mulyani juga mengaku, mengurusi pejabat yang terpapar radikalisme lebih sulit ketimbang mengurus keuangan negara.
Sosiolog yang juga rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar, mempertanyakan pernyataan Sri Mulyani yang menyebut “di Kemenkeu banyak gerakan religius yang eksklusif”.
Musni mengaitkan pernyataan Sri Mulyani dengan sejumlah isu ekonomi RI yang terus merosot. Termasuk juga amburadulkan pengelolaan BUMN, salah satunya Jiwasraya.
“Kalau Kemenkeu terpapar radikalisme, Menkeu gagal bina pegawainya? Atau isu radikalisme sengaja dilempar ke publik supaya gaduh lupa kasus Jiwaraya, proyek fiktif di PUPR dan kemerosotan ekonomi,” tanya Musni di akun Twitter @musniumar.
Sedangkan penggagas gerakan “Manusia Merdeka”, Muhammad Said Didu mengaitkan pernyataan Sri Mulyani itu dengan pihak-pihak yang mempunyai agenda menjual isu radikalisme di Indonesia.
“Setelah Ibu Sri Mulyani sudah bisa menjadi "penilai" siapa-siapa yang terpapar radikal padahal beliau setahu saya bukan ahli agama atau ahli radikalisme - kita mungkin sudah mulai bisa meraba siapa yang punya agenda jualan isu radikalisme di Indonesia,” tulis Said Didu di akun @msaid_didu.
Sebelumnya, @msaid_didu menulis: “Bu Menteri yth, mohon info: 1) mereka yang dianggap radikal itu menambah utang negara berapa trilyun? 2) mereka para radikal itu meminjam uang dengan bunga lebih tinggi berapa persen dari negara lain?.”
Sindiran keras juga dilontarkan pengamat politik Ovan Ghozali. “Terpapar Radikalisme menambah UTANG NEGARA,” tulis Ovan di akun @ovan_ghozali.
Politisi senior Gerindra Fadli Zon menilai, Sri Mulyani melakukan kambing hitam adanya radikalisme di Kemenkeu karena ketidakbecusan mengurus apapun.
“Memang walaupun kelihatan bodoh, “radikalisme” paling enak jadi kambing hitam atas ketidakbecusan mengurus apapun,” kata Fadli Zon di akun @fadlizon menanggapi tulisan bertajuk “Ngeri! Sri Mulyani Akui Radikalisme Sudah Masuk Kemenkeu”.
Fadli menyayangkan Sri Mulyani mengurusi masalah radikalisme dari keterpurukan ekonomi. “Menteri Keuangan pun ikut urusin “radikalisme”,” tegas Fadli Zon. [itd]
