Erick Thohir Terima Data Pegawai Bumn Radikal Dari Mahfud Md

Ridhmedia
05/12/19, 18:48 WIB

RIDHMEDIA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah menerima data pegawai BUMN yang terpapar radikalisme dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud meminta Erick buat secepatnya melakukan tahap mengatasi persoalan itu.

"Saya mendapatkan laporan yang beliau dapatkan dari timnya di mana beliau juga memberikan masukan mengenai radikalisasi yang ada di BUMN," ujar Erick usai menemui Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (5/12).

Erick segan membeberkan jumlah pegawai BUMN yang terpapar radikalisme seperti yang tertera dalam data Kemenko Polhukam. Namun, dia menilai pegawai BUMN cuma salah menerima masukan mengenai agama Islam sehingga terpapar mengerti radikal.

Sebagai seorang muslim, Erick yakin Islam tak mengajari soal jihad berupa bunuh diri.

"Saya rasa itu bukan Islam yang saya kenal. Mungkin saya salah, saya bukan ahlinya. Aku kan lebih ahli korporasi dibandingkan agama," ujarnya.

Erick yakin pegawai BUMN bangga dengan kemajuan dan pembangunan negara hingga ketika ini. Ia berharap kebanggaan yang sama juga dimiliki para pegawai BUMN terhadap Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia dan itu sendiri Telah diputuskan bukan ketika ini lho, the founding father zaman dulu," ujar Erick.

Keberadaan pegawai BUMN yang terpapar mengerti radikalisme dibeberkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius. Ia mengaku sedang berusaha mencegah pemaparan radikalisme di dalam BUMN kian meluas.

tidak cuma itu, Suhardi memaparkan jumlah Aparatur Sipil Negara yang terpapar radikalisme di setiap kementerian atau lembaga negara berbeda-beda. Namun, dia memastikan radikalisme Telah menjangkit semua lini.

"Jangankan BUMN, semuanya ada. Polisi saja ada kok [terpapar radikalisme], Polwan. Aku (sudah) ngomong sama Polri," ujar Suhardi usai menemui Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (18/11). []
Komentar

Tampilkan

Terkini

Peristiwa

+