Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penghargaan tersebut kurang tepat.
"Penghargaannya kan terkait pemersatu. Nah kalau di tataran pemersatu dalam hal elit-elit politik dalam membagi kekuasaan, itu bisa menjadi satu ukuran," kata Koordinator Aksi KontraS Feri Kusuma, saat dihubungi Tempo, Kamis, 5 November 2019.
Ia menilai Jokowi hanya berhasil menyatukan elit politik saat berhasil menjabat untuk periode pemerintahan 2019-2024. Bagi-bagi kursi bagi para pendukungnya, hingga masuknya Prabowo Subianto ke kabinet yang merupakan lawan di konstelasi Pilpres, menjadi patokannya.
"Ini kan penghargaan lebih ke kepiawaian berkarakter Pak jokowi dalam menyelesaikan persoalan domestik di tingkat elit. Tak menyentuh grassroot-nya," kata dia.
Namun, jika melihat konteks secara lebih jauh, Feri menilai masih banyak masalah yang tak bisa diselesaikan Jokowi. Selama lima tahun menjabat di periode pertama, KontraS memandang Jokowi belum berhasil menjadi sosok pemersatu yang diharapkan.
"Pemersatu dalam artian lebih jauh, dalam hal bagaimana polarisasi di tengah masyarakat, kemudian diskriminasi, intoleransi, dan berbagai permasalahan hak asasi manusia, kami lihat masih jauh dari harapan," kata Feri.
Ia mencontohkan masalah di Papua yang tak kunjung usai dan penyelesaian kasus Aceh yang belum selesai. Selain itu, masih ada gejolak di masyarakat terkait penyelesaian kasus HAM. Feri mengatakan stigma terhadap korban kasus 1965 hingga hari ini masih sangat kuat.
Ini kan persoalan bangsa. Ini kan ada kewajiban negara mengembalikan warga negara yang jadi korban dari kondisi saat ini, ke kondisi semula. Dengan memenuhi hak hak mereka," kata Feri.
The Straits Times memilih Jokowi karena ia dinilai mampu dan pintar mengarahkan arus politik dalam negeri yang rumit. Sementara itu, di kancah internasional Jokowi dipuji karena mampu menghadapi tantangan strategis.
Selain itu, Straits Times juga menyebut Jokowi mampu membawa Indonesia memiliki posisi strategis di ASEAN beberapa waktu terakhir. Surat kabar ini juga menulis Jokowi akan menghadapi tantangan berat di periode keduanya. Ia harus menghidupkan kembali ekonomi yang lesu, pemberantasan korupsi, dan mengatasi ekstremisme agama.
Editorial Straits Times berharap Jokowi tidak akan kompromi dalam upaya membangun Indonesia yang demokratis, bebas korupsi, terbuka, toleran, dan inklusif. [tpc]
