RIDHMEDIA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menyelidiki laporan Front Pembela Islam (FPI) terkait temuan kondom dan minuman keras dalam acara Djakarta Warehouse Project (DWP).
"Ini sedang dibahas, saya belum bisa sampaikan apakah bukti yang ditemukan FPI dan Pemprov ada kesamaan atau tidak. Karena kami bekerja tidak sendiri, ada Inspektorat dan lainnya," ujar Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) DKI, Sri Haryati di Gedung Balai Kota, Jakarta, Kamis (26/12).
Ia enggan bicara mengenai penjualan miras di acara tersebut yang disebut sebagai kebijakan mantan Kadisparbud, Alberto Ali.
Tanya Alberto. Saya tidak pernah bilang begitu (memperbolehkan penjualan miras). Ada surat pernyataan yang dia (Alberto) bikin di atas materai bahwa dia bisa melaksanakan acara (DWP) dengan catatan. Saat catatan dilanggar, tentu kami tidak diam," pungkas Sri dengan nada tegas.(rmol)
