Ungkap Beda FPI dan Pemerintah, Irmanputra Sidi: Enggak Perjuangkan Triliunan Harta seperti Negara

Ridhmedia
05/12/19, 03:10 WIB
RIDHMEDIA - Pengamat Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin membeberkan perbedaan perjuangan Front Front Pembela Islam (FPI) dan pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, menurut Irmanputra Sidin, apa yang diperjuangkan oleh FPI selama ini bukan  lah yang macam-macam.

Melalui tayangan YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (3/12/2019), FPI disebutnya hanya mempertahankan apa yang diyakini.

Mulanya, Irmanputra menyebut ormas akan membubarkan diri dengan sendirinya jika kepercayaan pada penguasa negeri sudah timbul.

"Seharusnya, kalau sudah percaya sama munculnya organisasi kekuasaan, maka tren organisasi masyarakat ini pelan-pelan akan tidak dibutuhkan lagi," kata Irmanputra.

"Dia sendiri membubarkan diri, ormas itu akan membubarkan diri dengan sendirinya," imbuh dia.

Lantas, Irmanputra menyinggung soal pemenuhan hak warga oleh pemerintah.

" 'Udahlah ngapain kita kumpul-kumpul terus di sini, tiap hari ketemu, udah lah kan ini organisasi kepercayaan sudah melakukan pemenuhan hak kita, tidak ada yang dilanggar'," terang Irmanputra.

Perjuangan FPI Sekedar Keyakinan pada Tuhan

Namun, kepercayaan rakyat pada pemerintah menurutnya  kerap disalahgunakan.

Irmanputra menyebut adanya potensi para penguasa semakin beringas dalam bertindak jika semua masyarakat menaruh kepercayaan penuh.

"Tapi kemudian bilang 'Eh belum tentu begitu bos, tidak semudah itu, lihat itu mulai beringas organisasi kekuasaan itu'," ujar dia.

Ia pun menyinggung soal aksi demonstrasi beberapa waktu lalu yang berakhir rusuh.

Disebutnya, rakyat sudah membekali pemerintah dengan sejumlah pengamanan.

 "Kenapa demo itu beringas? Karena kita berikan dia (pemerintah) tentara, kita berikan dia penegakan hukum, kita berikan dia duit, semua kekuasaan ada sama dia, bahaya loh," ujar Irmanputra.

Lebih lanjut, ia menyebut pemerintah bisa saja 'menikam' rakyat dengan kepercayaan yang sudah diberi.

"Kita harus tetap berkumpul karena yang tadinya 'Oh ini adalah orang yang kita percaya, tapi kita antisipasi jangan sampai dia kembali menikam kita, kita tetap bertahan terus di sini'," ujar dia.

Irmanputra pun mulai menyinggung soal pro dan kontra soal keberadaan Front Pembela Islam (FPI).

Menurutnya, FPI hanyalah ormas yang memperjuangkan keyakinan.

"Ada organisasi seperti FPI yang diperjuangkan tidak macam-macam, mungkin perjuangannya FPI sekedar keyakinan sama Tuhannya yang diperjuangkan," ungkap dia.

Ia pun membandingkan perbedaaan antara FPI dengan pemerintah.

Terutama dari segi hal yang diperjuangkan.

"Dia (FPI) enggak memperjuangkan harta triliunan yang dikuasai oleh negara, bahkan minta APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) pun enggak kan? Negara menguasai harta triliunan juta," kata Irmanputra.

"Pasal 33 bumi, air, serta kekayaan alam dikuasai oleh negara, cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara."

Presiden Boleh Dikritik

Pada kesempatan itu, sebelumnya Irman Putra Sidin membuat Pengamat Politik Rocky Gerung tertawa saat mendengar penjelasannya.

Imanputra Sidin menyinggung soal kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, Irmanputra menyebut presiden bukanlah simbol negara.

Disebutnya, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan.

Untuk itu, menurut Irmanputra publik bisa saja mengkritik presiden.

"Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan," terang Irmanputra.

"Orang bisa mengkritik presiden karena presiden sebelum dia bekerja kita sudah siapkan gaji, pakaian, semuanya," sambungnya.

Mendengar pernyataan itu, Rocky Gerung pun tertawa lebar sambil menunjuk ke arah Irmanputra.

Tak hanya Rocky Gerung, penonton pun turut tergelak dan bertepuk tangan mendengar pernyataan itu.

"Tidak perlu pikir apa-apa, siapapun jadi presiden, keluarganya tenang hidup, kita siapkan semuanya tapi Anda (presiden) harus siap saya kritik, seperti itu," ujar Irmanputra.

"Jadi saya kira ini yang harus dipahami, jadi orang bisa, silakan mengkritik presiden," imbuhnya.

Penonton pun sekali lagi bertepuk tangan mendegar pernyataan Pengamat Hukum Tata Negara itu.

"Karena masyarakat ini enggak tunggu kinerja dulu baru dia bayar, sebelum dia (presiden) kerja udah disiapkan gajinya," kata Irmanputra.

"Penghasilannya, mobil dinasnya semua (sudah disiapkan)," imbuhnya. [wow]
Komentar

Tampilkan

Terkini

Peristiwa

+