RIDHMEDIA - Pemerintah terus menggalang dukungan dari bermacam lembaga dan elemen masyarakat. Setelah sukses menggalang koalisi besar dari partai politik, pemerintah juga membidik dukungan dari tokoh dan simpul massa seperti dai dan majelis taklim.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghadiri rapat koordinasi dakwah MUI terkait standardisasi dai. KH Ma’ruf menilai dai juga perlu menjadi mitra pemerintah.
“Dalam Rapat Koordinasi Dakwah Nasional MUI, di Jakarta, saya menyampaikan perlunya dai agar distandarkan,” kata Wapres, dilansir dari akun resminya di Twitter, Rabu (4/12).
Menurut dia, dua kualifikasi dai yang perlu dipenuhi yaitu kompetensi dan integritas. “Mengapa dai perlu distandarkan? Karena buat dai ini dibutuhkan paling enggak dua hal, pertama kompetensi, kedua integritas,” katanya.
Ia mengatakan, fungsi para dai atau mubalig yaitu menjadi pelayan umat. Bagi pemerintah, dai juga perlu menjadi mitra pemerintah. Karena itulah MUI dan pemerintah sepakat dengan standardisasi dai.
“Karena, peran dai diharapkan dapat menjadi pelayan umat (khodimul ummah) dan mitra pemerintah (shodiqul hukumah) dalam membangun negara,” katanya.
tidak cuma itu, kata dia, penting juga bagi seorang dai dalam berdakwah enggak boleh bertentangan dengan sesuatu yang Telah disepakati bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di samping penguasaan materi. []
