Ridhmedia - Hubungan Indonesia dan China memanas di penghujung tahun 2019. Renggangnya hubungan ini dimulai dari kapal-kapal nelayan China mencari ikan di kawasan perairan Indonesia. Tak sendiri, kapal nelayan ini dikawal oleh Coast Guard China dan sudah berulang kali dilakukan.
Kapal-kapal asing ini masuk ke kawasan perairan Natuna dan melanggar ZEEI, Kamis (19/12) dan Selasa (24/12). Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan melakukan rapat terbatas.
Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) Madya Achmad Taufieqoerrochman, menyatakan akan mengerahkan kekuatan dan menambah pasukan untuk menjaga kawasan Natuna.
Tak hanya penjagaan di laut saja, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Laksamana Madya Yuda Margono juga akan melakukan patroli udara di perairan Natuna.
"(TNI) melaksanakan Patroli Udara di perairan Natuna dengan menggunakan pesawat Boeing 737 AI-7301 Skadron Udara 5, Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin," ujarnya seperti diunggah akun instagram Puspen TNI, Minggu (5/1).
Penambahan Pasukan
Setelah terkuaknya penerobosan wilayah perairan oleh kapal China yang dikawal Coast Guard, pemerintah China klaim berada di kawasan mereka sesuai aturan nine dash line.
Klaim tersebut, ditolak tegas Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang menganggap klaim pemerintah China tidak memiliki alasan hukum sesuai hukum internasional.
"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan Tiongkok tidak memiliki alasan hukum yang diakui hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," jelas Retno Marsudi, di Kemenko Polhukam Jakarta, Jumat (3/1).
Untuk menjaga keutuhan NKRI, TNI dan Bakamla menyatakan siap mengerahkan kekuatan untuk menjaga Natuna, dan akan menambah pasukan penjaga.
Kerahkan Seluruh Pasukan dari AD, AL, dan AU
Penambahan dan pengerahan pasukan TNI di kawasan perairan Natuna sudah dimulai sejak awal tahun baru, Rabu (1/1). Pasukan penjaga perairan Natuna dipimpin langsung oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya Yuda Margono.
Lewat unggahan Instagram resmi PUSPEN TNI, operasi penjagaan wilayah perairan tanah air ini dilaksanakan oleh semua unsur TNI, dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
"TNI wajib melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah dan kegiatan ilegal berupa penangkapan ikan tanpa izin dari pemerintah Indonesia," tulis PUSPEN TNI, Sabtu (4/1).
Lakukan Apel Rutin
Sebelum melanjutkan tugas penjagaan, prajurit pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna melakukan apel rutin yang dipimpin langsung Pangkogabwilhan I, Yuda Margono.
Apel rutin ini dilakukan di Paslabuh, Selat Lampa, Ranai, Natuna, Jumat (3/1). Pangkogabwilhan I memberikan pengarahan terkait tugas penjagaan di kawasan perairan Natuna. Lewat unggahan PUPSPEN TNI, Pangkogabwilhan menegaskan, kehadiran kapal ikan dan dikawal Coast Guard asing merupakan ancaman pelanggaran wilayah NKRI.
"Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal pemerintah asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, berupa penangkapan ikan secara ilegal," jelas Pangkogabwilhan I, Sabtu (4/1).
Kerahkan 600 Prajurit
Prajurit TNI yang terlibat dalam penjagaan kawasan perairan Natuna melibatkan kurang lebih 600 personel yang terdiri dari berbagai satuan TNI, dari AD, AL, dan AU.
"Terdiri dari 1 Kompi TNI AD Batalyon Komposit 1 Gardapati, 1 Kompi Gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai, unsur KRI Teuku Umar 385 dan KRI Tjibtadi 381, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta 1 Kompi TNI AU Lanud Raden Sadjad dan Satrad 212 Natuna," jelas PUSPEN TNI, Sabtu (4/1).
Seluruh pasukan gabungan ini harus siap tempur, serta disiagakan untuk melakukan penjagaan dan pengamanan sesuai standar dan aturan yang berlaku.
Penjagaan Sesuai Aturan
Dalam pengarahannya di apel rutin, Jumat (3/1) kemarin, Pangkogabwilhan I menegaskan kepada para pasukan prajurit untuk tetap memahami aturan yang berlaku. Baik hukum laut internasional maupun hukum Indonesia.
Selain itu, Pangkogabwilhan I juga menambahkan untuk melaksanakan penindakan terukur dan profesional tanpa mengganggu hubungan negara tetangga yang sudah terjalin.
"Ketiga, gunakan Role of Engagement (RoE) yang sudah dipakai dalam operasi sehari-hari," lanjut Pangkogabwilhan I.
Patroli Udara
Sejak awal 2020, Pasukan TNI sudah dikerahkan untuk melakukan penjagaan dan pengamanan di berbagai unsur, dari laut, darat dan udara. Hari ini, Minggu (5/1), Pangkogabwilhan I memberikan laporan terbaru terkait patroli udara yang sudah dilakukan.
Sabtu (4/1), TNI AU sudah melakukan patroli dengan pesawat Boeing 737 AI-7301 Skadron Udara 5, Wing 5, Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Ranai, Natuna. Pangkogabwilhan I menyampaikan bahwa penjagaan yang dilakukan tetap harus menjaga hubungan baik Indonesia dengan China.
"Hubungan strategis yang sudah terjalin baik antara Indonesia dengan Tiongkok harus tetap dipertahankan, dan jangan ada oknum-oknum yang memperkeruh suasana hubungan strategis tersebut," ujar Pangkogabwilhan I, Yuda Margono kepada awak media, dilansir dari PUSPEN TNI, Minggu (5/1).[mdc]
