Ridhmedia - Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman mengungkap, ada perilaku China yang bisa ‘dibaca’ atas klaim sepihak Laut Natuna.
Perilaku pemerintah komunis China itu pula yang harus dipahami Indonesia atas pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Demikian disampaikan Taufiq dalam acara Mata Najwa yang ditayangkan di Trans7, Rabu (7/1/2020) malam.
“Kenapa China seperti itu? Kita harus tahu perilaku China,” ujarnya.
Ada beberapa perilaku penting yang bisa diamati atas masuknya kapal-kapal Negeri Tirai Bambu di perairan Indonesia itu.
Pertama, semua negara saat ini sedang ingin turun ke laut untuk mencari sumber daya laut, termasuk China.
Kedua, China juga ingin membangun tembok besar di Laut China Selatan, berdasarkan klaim nine dashed-lines.
Ia lantas mengibaratkan dimana sebuah rumah pasti membutuhkan pagar sebagai pembatas.
“Dulu China membangun tembok China yang besar, sekarang temboknya modern dengan kapal-kapal ini,” ungkapnya.
Selain itu, China juga disebut Taufiq ingin menguasai wilayah yang dekat dengan Samudera Hindia.
Atas kepentingan itu pula, mereka lantas ingin menguasai Laut China Selatan.
Salah satu tujuannya adalah untuk mematikan jalur dagang Taiwan.
“Dia (China) ingin menguasai dan ingin mematikan Taiwan dengan menguasai itu,” terangnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti ingin menyampaikan peringatan keras untuk pemerintah komunis China atas Laut Natuna.
Orang nomor satu di Indonesia ini ingin memastikan penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Demikian disampaikan Presiden usai bertemu ratusan nelayan di di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1/2020).
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.
“Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita,” tegasnya.
Atas alasan itu pula, ia memastikan TNI AL dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) ada di Natuna.
“Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” sambungnya. [psid]
