RIDHMEDIA - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintahan ibukota negara baru nanti kemungkinan besar masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur.
Namun, lanjut Jokowi sapaan akrab kepala negara, hal tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR.
"Yang paling penting, kemarin saya titip ke Bappenas yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi sehingga ada kecepatan di situ. Artinya, tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya, kota itu adalah wilayah administratif," papar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).
Adapun terkait Badan Otorita Ibukota, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan siapa yang akan memimpinnya. Menurutnya, beberapa usulan kandidat sudah masuk kepada dirinya.
"Belum, ini kelas berat. Harus kelas berat karena menyangkut ngerti masalah keuangan, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga mengenai urban planning, mengenai tata kota, dan memiliki jaringan internasional," tutup Jokowi seperti dilansir dari laman Setkab. [rmol]
