Ridhmedia - Jika komisioner KPU Pusat tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap, bagaimana dengan KPU tingkat daerah. Apakah KPU masih bersih? Bagaimana pelaksanaan Pilkada serentak 2020? Inilah yang dipertanyakan sejumlah kalangan.
Aktivis antikorupsi dari Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), jaringan ICW Jawa Timur, Moh Trijanto, tidak percaya bahwa demokrasi akan berjalan fair play pasca tertangkapnya komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jangankan KPU Pusat, KPU daerah bisa jadi lebih parah karena pengawasan tidak terlalu ketat.
"Penangkapan komisioner KPU jelas berdampak ke daerah. Bagaimana tidak, penangkapan Wahyu Setiawan menunjukkan kinerja KPU selama tidak independen. Kepercayaan publik terhadap KPU makin surut. Sulit dipercaya KPU akan menggelar Pilkada serentak," kata Trijanto, Minggu (12/1).
Trijanto mengatakan, jika penyelenggara Pemilu bisa dimainkan partai penguasa, bukan tidak mungkin anggapan publik selama ini benar, bahwa kontestasi Pilkada bisa ditentukan pemenangnya sebelum pesta demokrasi berlangsung.
"Jangan-jangan pemenang Pilkada serentak sudah ditentukan sebelumnya. Kita lihat partai penguasa merupakan petahana. Sangat mudah menggerakkan perangkat pemerintahan, terutama KPU dan Bawaslu. Kalau toh iya, berarti semua gelaran Pilkada adalah omong kosong,” ujar Trijanto.
Untuk mengembalikan kepercayaan publik, menurut Trijanto, hukum harus kembali ditegakkan.
"Yang terbukti terlibat, termasuk oknum partai penguasa, harus ditindak tegas. Hukum jangan pandang bulu. Sebaliknya, kalau penyelenggara Pemilu mau dipercaya publik, maka harus berbenah dan membuktikan sebagai lembaga independen, bukan lembaga kepanjangan tangan partai penguasa,” demikian Trijanto. (*)
