Ridhmedia - Klaim pemerintah komunis China yang mengklaim Laut Natunta memantik reaksi keras dari Indonesia.
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan tegasnya kepada China bahwa Natuna adalah milik Indonesia dan tidak bisa diganggu gugat.
Karena itu, orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan tidak akan ada upaya tawar-menawar terkait Natuna.
“Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” ujarnya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2019).
Jokowi juga menyampaikan bahwa sikap pemerintah Indonesia soal Natuna atas klaim China itu sudha jelas.
Seperti yang sudah disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri kepada pemerintah China.
“Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga memastikan, Pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna adalah milik Indonesia.
Karena itu, tidak ada apapun yang bisa menjadi alasan melakukan negosiasi bilateral.
“Prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Tiongkok,” ujarnya usai menghadiri Peringatan Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (4/1).
Menurutnya, negosiasi dilakukan bila ada masalah bilateral dan ada konflik soal Natuna.
Selama ini, China juga tidak memiliki konflik perbatasan dengan Indonesia. Melainkan dengan Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Filipina.
“Nah, perairan Natuna ini tidak ada konflik,” sambungnya.
Guru besar ilmu tata negara ini menyatakan, Indonesia harus bersikap tegas terkait Natuna lantaran berkaitan dengan kedaulatan bangsa dan negara.
Jika dilakukan negosiasi, itu berarti sama saja Indonesia mengakui teori sembilan garis putus-putus yang dibuat negeri Tirai Bambu itu.
“(Natuna) Ini tidak ada sengketa, mutlak milik Indonesia secara hukum. Jadi tidak ada negosiasi,” ucapnya.
Karena itu, Mahfud meminta aparat keamanan mengusir kapal-kapal China yang melanggar batas wilayah kedaulatan Indonesia.
“Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan,” tegasnya lagi.
“Kita tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada,” pungkasnya.
(ruh/pojoksatu.id)
