Ridhmedia - Muncul dugaan pengambilalihan penanganan banjir Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya, secara diam-diam mantan Gubernur DKI Jakarta itu melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di pintu air waduk Pluit, Jakarta Utara.
Menyikapi hal tersebut, analis politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan, sudah seharusnya pemerintah pusat turun tangan mengatasi banjir.
“Tidak bisa dikatakan mengambil alih karena Jakarta selain sebagai provinsi, juga ibukota. Itu artinya memang ada kewajiban pemerintah pusat untuk turut serta,” ucap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/1).
Menurutnya, pemerintah daerah jangan dijadikan tumbal dalam penanganan banjir di DKI Jakarta.
“Justru aneh dan tidak adil jika presiden membebankan semua ke Gubernur Jakarta, terlepas memang Anies tidak bisa disebut berhasil,” tandasnya.
Jokowi meninjau waduk Pluit untuk memastikan semua alat penanganan banjir yang ada di Waduk tersebut berfungsi secara optimal. Jokowi yang hanya ditemani oleh pasukan pengaman presiden (Paspampres) itu mengecek lokasi bersandarnya sejumlah alat berat. Ia juga menuju salah satu rumah pompa Waduk Pluit. [rmol]
