Ridhmedia - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengerahkan ratusan nelayan di Natuna, kawasan yang selama ini diklaim oleh China. Merespons sikap Jokowi yang tanpa kompromi, China memberikan tanggapan.
Tanggapan China disampaikan oleh juru bicara Menteri Luar Negeri China, Geng Shuang, dalam keterangan pers reguler, dirilis di situs Kementerian Luar Negeri China, Selasa (7/1/2020).
"Seperti yang saya bilang, soal perkembangan maritim baru-baru ini, China dan Indonesia telah menjalin komunikasi satu sama lain lewat saluran diplomatik. China dan Indonesia adalah mitra strategis yang komprehensif," kata Geng Shuang, dilansir situs Kemlu China.
Langkah pemerintah Indonesia untuk mengerahkan kapal nelayan beserta penjaganya ditanggapi Geng dengan penjelasan soal hubungan baik RRC-RI. Geng menyatakan persahabatan dan kerja sama adalah arus utama hubungan China-Indonesia, sedangkan perbedaan antara RRC-RI semata-mata merupakan satu cabang saja.
"Sebagai negara-negara pantai Asia Tenggara dan negara besar di kawasan, China dan Indonesia mengemban tugas penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional," kata Geng.
Pada 13 April nanti, hubungan diplomatik China dan Indonesia akan berumur 70 tahun. China menganggap hubungannya dengan Indonesia sebagai hubungan strategis dan jangka panjang. Menko Polhukam Mahfud Md juga telah menjelaskan soal perintah Jokowi, yakni mengirimkan nelayan dengan kawalan keamanan untuk melaut di Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), wilayah hak berdaulat Indonesia. Sementara sudah ada 120 nelayan dari Pantai Utara Jawa yang akan ke Natuna.
"Intinya kita akan hadir, sesuai dengan perintah Presiden sudah lama ini. Keputusan Presiden itu sudah lebih dari setahun yang lalu mengatakan kita harus hadir di sana. Kehadirannya dalam bentuk apa? Satu, patroli yang rutin; yang kedua, kegiatan laut, nelayan," ujar Mahfud saat menerima 120 nelayan Pantura di Kemnko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).(*)
