Ridhmedia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku geram terhadap kondisi harga gas yang tak kunjung turun. Sebab tingginya harga gas ini, kata dia, akan berpengaruh terhadap industri nasional.
Jokowi kesal karena pemerintah hingga saat ini masih belum mampu menurunkan harga gas. "Saya sudah beberapa kali kita berbicara mengenai ini, tetapi sampai detik ini kita belum bisa menyelesaikan mengenai harga gas kita yang mahal," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai ketersediaan gas untuk industri di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1).
Saking kesalnya, Jokowi bahkan mengaku sempat ingin mengungkapkan kemarahannya. "Saya tadi mau ngomong yang kasar tapi nggak jadi," tambahnya.
Presiden menegaskan, turunnya harga gas ini sangat penting karena gas tak hanya sebagai komoditas namun juga modal pembangunan yang dapat memperkuat industri nasional.
Di Indonesia, terdapat enam sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas, seperti pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, dan juga industri gelas. Tingginya harga gas pun akan sangat berpengaruh terhadap biaya produksi dan berdampak pada daya saing industri nasional di pasar dunia.
"Artinya ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus produk-produk kita gara-gara harga gas yang mahal," jelas dia.
Karena itu, Jokowi menginstruksikan agar harga gas kembali dikalkulasi sehingga lebih kompetitif. Ia meminta agar pemerintah melihat kembali penyebab tingginya harga gas, mulai dari hulu, di tingkat lapangan gas, biaya penyaluran gas, biaya transmisi gas, hingga harga di tingkat distributor.
Presiden juga meminta laporan mengenai pelaksanaan Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi. "Apakah ada kendala-kendala di lapangan terutama di 7 bidang industri yang telah ditetapkan. Sebagai pengguna penurunan harga gas yang kita inginkan," ujar Jokowi.
Untuk mengatasi tingginya harga gas, Presiden pun menyampaikan tiga solusi. Pertama yakni pengurangan atau bahkan penghapusan jatah gas untuk pemerintah dari hasil kegiatan kontraktor K3S sebesar 2,2 dolar AS per MMBTU.
"Saya melihat yang pertama ada jatah pemerintah 2,2 dolar AS per MMBTU supaya jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah, ini 1. Tapi nanti tanya ke Menkeu juga," jelasnya.
Kedua, Jokowi meminta agar pasokan gas untuk Domestic Market Obligation (DMO) diberlakukan sehingga dapat diberikan kepada industri. "Yang kedua DMO diberlakukan sehingga bisa diberikan kepada industri. Yang ketiga bebas impor untuk industri," kata Jokowi.
Jokowi mengeluhkan, masalah harga gas yang tinggi ini belum dapat diselesaikan sejak 2016 lalu hingga sekarang. "Kalau tidak segera diputuskan ya akan gini terus. Pilihannya kan hanya dua; melindungi industri atau melindungi pemain gas," tambah dia. [rol]
