Ridhmedia - Yenny Wahid, Putri almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membenarkan, bahwa ada upaya pelengseran yang terjadi pada zaman kepemimpinan ayahnya sebagai presiden RI.
Hal itu diutarakan ketika dimintai keterangannya perihal adanya buku Menjerat Gus Dur, karya Virdika Rizky Utama. Yenny mengatakan belum membaca buku tersebut secara mendetail, sehingga tidak bisa berkomentar lebih jauh soal buku tersebut.
“Jelas, politis. Tindakan yang dilakukan kepada Gus Dur itu merupakan kudeta oleh parlemen,” ungkapnya, Senin (6/1/2020).
Yenny enggan memberikan tanggapan lebih ketika disinggung perihal dugaan adanya ‘HMI Connection’.
“Aku belum baca detail. Jadi saya enggak akan komentar tentang buku,” kata dia.
Hanya saja, ia menyebutkan, ada sejumlah tokoh yang pernah datang menemui Gus Dur, sebelum mendiang berpulang.
“Yang minta maaf ada, yang langsung bilang menyesal, ada juga,” ucap Yenny, namun lagi-lagi dia enggan menyebutkan nama tokoh-tokoh tersebut.
Menurut Yenny, upaya melengserkan Gus Dur muncul karena Gus Dur memiliki sikap yang berseberangan dengan tokoh-tokoh yang diduga ingin menjatuhkan Gus Dur.
“Gus Dur tidak mau diajak berkompromi, dengan orang yang setuju Indonesia dikuasai orang yang koruptif, tidak berpihak pada rakyat,” ungkapnya.
“Gus Dur enggak bisa diajak kongkalikong. Gus Dur enggak bisa disetir. Enggak Bisa kasih proyek. Banyak yang enggak suka, yasudah dilengserkan saja,” kata dia.
Yenny memperkirakan, trigger terakhir yang menyebabkan Gus Dur dilengserkan, yaitu kala ia akan mengganti Kapolri.
“DPR dan MPR itu memandang, kalau mau ganti Kapolri ya harus nurut kami. Kalau enggak mau, ya dimakzulkan saja,” ucapnya.
Dalam sejumlah kesempatan Gus Dur menyatakan bahwa persoalan yang menimpa dirinya merupakan murni persoalan politik kekuasaan yang dimanfaatkan oleh sejumlah orang. Sebab secara hukum, Gus Dur tidak pernah terbukti bersalah sehingga upaya pelengseran dirinya merupakan tindakan inkonstitusional.
Gus Dur menjelaskan mengapa dirinya tidak mau melakukan pengunduran diri. Intinya, apa yang dia lakukan benar. Justru DPR dan MPR-lah yang inkonstitusional. Di tengah ketegangan politik yang menginginkannya untuk mengundurkan diri itu, Gus Dur justru sempat menanggapinya dengan humor: “Saya disuruh mundur? Maju saja dituntun?” kata Gus Dur ketika itu. [Rifa'i/indopolitika.com]
