Ridhmedia - Pemerintah dinilai masih belum serius dalam menghadapi pelanggaran China atas wilayah kedaulatan Indonesia.
Sikap yang dikeluarkan pemerintah terkesan tidak tegas kepada kapal nelayan dan juga kapal perang dari Pemerintah Komunis China yang masuk ke wilayah Natuna.
Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha menilai tidak ada keseriusan pemerintah dalam menanggapi pernyataan Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuan yang menyebut perairan Natuna sebagai bagian wilayah Nansha.
Banyak kalangan menyebut Nansha sebagai wilayah kepulauan Spratly yang disengketakan. Tapi ada juga yang mengartikan Nansha sebagai mencakup seluruh zona perairan tradisional China.
Untuk menjawab hal tersebut, Tamliha mendesak agar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Dutabesar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun.
Tujuannya, untuk memberi penjelasan mengenai yang sebenarnya terjadi di Natuna. Termasuk, mengurai dari sikap resmi pemerintah China.
“Panggi dubes Indonesia untuk dimintai klarifikasi,” ujar politisi PPP itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/1).
Sejauh ini, sambungnya, Indonesia baru mendapat informasi mengenai aktivitas kapal-kapal China dari Beijing. Tapi belum mendapat penjelasan dari pihak sendiri yang ada di sana.
“Kita punya etika internasional dan itu bisa memanggil perwakilan negaranya apa maksudnya pernyataan itu,” tegasnya. (Rmol)
