RIDHMEDIA - Perbagai penyesuaian kebijakan pemerintah dinilai akan tetap memberikan tekanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah diharapkan mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat dengan perluasan kebijakan fiskal.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian mengatakan, saat ini tidak realistis pencabutan dan pengetatan subsidi elpiji 3 kg. Penyesuaian kebijakan elpiji akan menyulitkan rakyat, meningkatkan jumlah penduduk miskin hingga berpotensi menaikkan inflasi domestik.
Ia mencontohkan, pada 2015 uji coba pencabutan subsidi skema terbuka elpiji 3 kg di Tarakan, Kalimantan Timur, tidak berjalan. “Itu (penyesuaian) menambah kebijakan yang menghasilkan ketidakadilan ekonomi (masyarakat). (Padahal) di sisi lain cukup banyak proteksi terhadap pelaku ekonomi besar,” kata Ramson di Jakarta, (19/1) dikutip dari Harian Nasional.
BPS mencatat, ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk (indeks rasio gini) rata-rata nasional per September 2019 menurun dari 0,382 poin menjadi 0,380 poin. Dibandingkan Maret 2019, kelompok terbawah stagnan menjadi 17,71 persen, kelompok menengah meningkat menjadi 36,93 persen, dan kelompok atas menurun menjadi 45,36 persen.
Ketimpangan provinsi tertinggi di DI Yogyakarta sebesar 0,428 poin dan terendah di Kepulauan Bangka Belitung 0,262 poin.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, pelbagai penyesuaian kebijakan akan menekan daya beli masyarakat. Pencabutan subsidi yang tidak dibarengi kenaikan pendapatan signifikan dapat berdampak mengurangi belanja barang kebutuhan pokok masyarakat. “Bahkan jika pencabutan subsidi tidak hati-hati justru menaikkan angka kemiskinan,” katanya.
Penyesuaian kebijakan, ujar dia, seharusnya dapat dilaksanakan jika tingkat konsumsi rumah tangga dapat bertumbuh di atas 6 persen. “Kami menyarankan pemerintah menunda pencabutan subsidi elpiji 3 kg di tengah pelambanan kondisi ekonomi.” [sn]
