Ridhmedia - Anggota Komisi I DPR yang juga Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen), Fadli Zon mengkritik kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Partai Golkar menilai kritik yang dilontarkan Fadli tidak pada tempatnya.
"Tak etis rasanya seorang Fadli Zon menyampaikan pernyataan terbuka seperti itu. Tidak pada tempatnya, di saat kita sekarang seharusnya memiliki sikap bersama menghadapi klaim Tiongkok," ujar Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Rabu (8/1/2020).
Menurut Ace, Fadli tidak pantas melontar kritik disaat Fadli belum melakukan apapun untuk kedaulatan Natuna. Dia mengatakan seharusnya Fadli berkaca sebelum melontarkan kritik karena kritik yang diucapkannya ke Jokowi juga bisa menjadi bumerang kepada Prabowo Subianto.
Pak Fadli ini sudah melakukan apa untuk menjaga kedaulatan Laut Natuna sebagai Ketua BKSAP? Apakah hanya bisa mengkritik Presiden Jokowi yang telah menunjukan komitmennya menjaga kedaulatan negara?," ucapnya.
"Seharusnya Fadli itu tahu diri dengan pernyataannya, justru yang dilakukan Pak Jokowi ke Natuna menjadi tugasnya Menteri Pertahanan RI, yaitu Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umumnya," imbuhnya.
Oleh karena itu, Ace menyarankan agar Fadli tidak hanya bersikap kritis, tetapi juga melakukan upaya pendekatan diplomasi di tengah-tengah ketegangan antara China dan Indonesia.
"Seharusnya Fadli juga melakukan pendekatan diplomasi melalui parlemen, sesuai dengan kapasitasnya ke Tiongkok. Bukan mengomentari hal yang sesungguhnya tak perlu disampaikan," tegas Ace.
Sebelumnya, Fadli Zon mengatakan kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Natuna harusnya memberikan dampak kepada China. Jika tidak memberikan dampak, Fadli mengatakan Indonesia semakin dinilai tak berwibawa.
"Mestinya kita harapkan begitu (beri dampak ke China). Cuma kan apakah bisa dianggap itu mempunyai efek detterent apa tidak itu. Kalau itu dianggap tidak, menurut saya ini membuat kita justru semakin tidak berwibawa," kata Fadli di Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1).
Fadli pun menanti-nanti bagaimana dampak nantinya Jokowi ke Natuna. Jika masih ada kapal China ditemukan melanggar batas wilayah, dia menilai kunjungan Jokowi tak berarti bagi China.
Presiden Jokowi bertemu dengan nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Di hadapan nelayan, Jokowi menegaskan Kepulauan Natuna masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(dtk)
