Ridhmedia - Presiden PKS Sohibul Iman menilai bahwa Menteri Kabinet Indonesia Maju tidak kompak terkait pelanggaran yang dilakukan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara, Kepulauan Riau.
Sohibul Iman meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan menyatukan pendapat para menterinya terkait persoalan di Natuna.
"Kita melihat dalam pemerintahan ini sendiri, tidak ada kata yang satu. Karena itu kita minta Pak Jokwoi benar-benar menyatukan pendapat di kalangan para pejabatnya," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2019).
Sohibul khawatir, apabila di internal pemerintah berbeda pandangan, maka akan melemahkan bangsa Indonesia di dunia internasional.
"Kita minta Pak Jokowi meningkatkan pengelolaan pemerintahannya itu dengan menyatukan pendapat diantara mereka," ujarnya.
Diketahui, sejumlah menteri terkait berbeda pendapat soal pelanggaran China atas ZEE Indonesia, diantaranya Menlu Retno L.P. Marsudi, Menkopolhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menlu Retno menyebutkan Indonesia takkan pernah mengakui Nine-Dash Line atau sembilan garis titik sepihak yang diberlakukan oleh China di Natuna.
Menlu Retno menyatakan, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Cina di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Wilayah ZEE Indonesia sendiri telah diakui melalui penetapan oleh hukum internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dengan Cina sebagai salah satu anggota UNCLOS 1982.
Sementara Menkopolhukam, Mahfud MD menyebutkan, pemerintah Indonesia tidak akan membuka pintu negosiasi dengan Cina soal perairan Natuna. Pasalnya, Natuna jelas-jelas wilayah ZEE Indonesia yang diakui berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
Kemudian, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut menuturkan, persoalan kehadiran kapal penjaga pantai Cina di Perairan Utara Natuna tak perlu dibesar-besarkan. Sebab, di sisi lain, Indonesia juga memiliki kekurangan dalam penjagaan di zona ekonomi eksklusif.
Sedangkan Menhan Prabowo berbeda dengan menteri lain. Prabowo menganggap bahwa persoalan klaim China di perairan Natuna yang belakangan menghangat harus ditanggapi dengan santai. Sebab, kata dia, China adalah sahabat dekat Indonesia.[akc]
