Ridhmedia - Klaim China atas perairan Natuna membuat Indonesia bereaksi. Langkah koordinasi pun disiapkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto demi menjaga kedaulatan teritori Tanah Air.
Perdebatan soal perairan Natuna ini berawal dari pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang ditemukan pihak Indonesia. Nelayan China mencari ikan secara ilegal dan coast guard China masuk ke perairan Natuna. Kemlu RI kemudian memanggil Duta Besar China di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap pelanggaran kedaulatan negara. Nota diplomatik juga disampaikan ke China.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri China menyatakan perairan yang jadi perdebatan ini masih menjadi miliknya. Indonesia lalu kembali bereaksi.
Kemlu RI merilis siaran pers pada Rabu (1/1/2020), yang isinya adalah bantahan atas klaim China. Indonesia kembali menegaskan penolakannya terhadap klaim historis China di perairan Natuna. Menurutnya, klaim China adalah klaim sepihak (unilateral).
Terkait klaim China ini, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan sikap Prabowo terhadap perkembangan isu di perairan Natuna-Laut China Selatan.
"Sejalan dengan nota protes yang sudah dikirimkan oleh Menlu, dan Pak Prabowo seperti sudah menyampaikan pada pertemuan ADMM di Bangkok, menyatakan bahwa pembicaraan code of conduct (CoC) terkait sengketa Laut China Selatan harus dilakukan dan dituntaskan," kata Dahnil kepada wartawan, Kamis (2/1/2020).
Pertemuan ADMM di Bangkok yang dimaksudkan Dahnil adalah pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN pada 18 November 2019. Prabowo berpendapat masalah Natuna-Laut China Selatan harus diselesaikan lewat pembicaraan dua belah pihak.
"Agar tidak mengganggu hubungan perdagangan dan diplomatik antarnegara, termasuk dengan negara ASEAN lain. Dan tentu posisi Indonesia seperti yang telah disampaikan Menlu mempertahankan kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut sebagai wilayah laut Indonesia," kata Dahnil.
Kapal pencari ikan China dilaporkan telah masuk ke perairan Natuna dan melakukan kegiatan pencurian ikan. Kapal coast guard China juga masuk ke perairan Natuna. Itulah yang membuat Kemlu RI protes ke China.
Lalu, apa langkah selanjutnya? Apakah akan ada pengerahan pasukan tambahan ke Natuna?
"Beliau (Prabowo) akan berkoordinasi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI AL terkait hal tersebut," kata Dahnil. [dtk]
