Ridhmedia - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengaku setuju dengan usulan Partai Demokrat soal Perppu keamanan laut untuk meningkatkan peran Badan Keamanan Laut (Bakamla). Namun, Fadli mengatakan perlengkapan untuk pengamanan laut di Indonesia masih kurang.
"Dua-duanya (Perppu dan omnibus law keamanan laut) bisa ya. Saya kira sebenarnya dari sisi hukum bisa mempercepat itu pelaksanaan dari hukum yang ada sekarang. Tapi perangkat hardware kita dan software kita yang masih kekurangan," kata Fadli di Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2019).
Fadli menilai Bakamla memiliki peranan besar dalam mengamankan wilayah laut. Dia menyebut peranan itu harus dilengkapi dengan perlengkapan yang canggih.
"Bakamla kan harusnya mempunyai peran yang cukup besar, namanya saja Badan Keamanan Laut dan wilayah kitakan tiga perempat wilayah laut. Maka kedaulatan kita buka hanya di laut tapi juga di darat. Oleh karena itu perlu diperlengkapi dengan perlengkapan peralatan yang memang canggih," ujar Fadli.
Fadli pun meminta ada drone yang digunakan untuk mengawasi wilayah laut di Indonesia. Menurut Fadli, penggunaan drone untuk mengamankan laut relatif murah.
"Saya kira salah satunya yang drone, drone itu sangat memudahkan dengan harga biaya yang relatif sangat murah. Saya misalkan contoh saya lihat di Turki beberapa waktu lalu dalam kunjungan kerja, itu mereka bisa mengoperasikan drone itu tanpa awak itu 200-300 kilometer sehingga kalau kita taruh di sekitar situ dengan operationnya dengan sangat sederhana ya memang memerlukan satelit sarana tetapi wilayah kita masih memungkinkan bahkan bisa diperlengkapi dengan senjata," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
"Persenjataannya juga yang cukup canggih bisa menembakkan dengan jarak 4-5 kilometer dari atas, itu salah satu cara kita untuk mengamankan," imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah mengaku sedang membahas omnibus law terkait pengelolaan wilayah laut. Sementara di sisi lain, Demokrat mengusulkan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk menguatkan peran Bakamla.
"Saya pikir banyak solusi yang dapat dilakukan. Kalau omnibus law itu kan, berarti masih ada proses yang harus.... Saran saya, kalau mau dilakukan memperkuat tugas pokok fungsi dari pada Bakamla juga bisa diperkuat dengan Perppu juga," kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1). [dtk]
