Ridhmedia - PAN DKI Jakarta menilai keputusan Pemprov DKI tak beri izin acara musik Djakarta Warehouse Project (DWP) bukan karena takut terhadap kelompok tertentu. PAN berpendapat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya merespon aduan warga soal DWP.
"Ini bukan soal takut dengan siapa atau kelompok tertentu. Aduan warga harus direspon, tanpa memandang apapun latar belakang kelompok dan ideologinya. Selama ada keresahan yang dirasakan oleh satu warga, negara harus hadir," kata Anggota F-PAN DPRD DKI Zita Anjani saat dihubungi, Kamis (2/1/2020).
Zita mengatakan sudah sewajarnya Pemerintah responsif dengan keluhan warga. Dia juga mengingatkan agar Pemprov tidak mementingkan keuntungan semata.
"Masalah penerimaan, Jakarta punya banyak sumber lain yang bisa lebih dioptimalkan. Apa gunanya pendapatan bila malah menghadirkan persoalan dalam jangka panjang. Harus lihat Pemprov sebagai negara yang hadir untuk warganya, bukan soal untung rugi semata. Negara bukan semata-mata pedagang," ucap Zita.
Selain itu Zita juga meminta agar penyelenggara DWP memperhatikan kesepakatan dengan pemerintah jika menyelenggarakan acara tersebut. Dia juga meminta jangan ada lagi pihak-pihak yang justru berpikiran diskriminatif dalam menjalankan pemerintahan
"Pihak DWP pun sudah membuat kesepakatan dengan Pemerintah. Kalau ada yang tidak sesuai kesepakatan tersebut, tentu perlu diingatkan. Itu berlaku untuk semua pihak. Anda cari uang di Jakarta boleh, tapi harus jaga apa yang anda sepakati dengan pemerintah. Kami tidak ingin pikiran diskriminatif dipertahankan dalam mengurus negara," ujarnya.
Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta memutuskan tidak akan memberikan izin acara musik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2020 setelah menerima aduan pelanggaran. Fraksi PDIP DKI Jakarta menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan takut kepada pihak tertentu.
"Terkait dengan wacana pelarangan tersebut, membuktikan bahwa Gubernur DKI takut dengan FPI. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kontraproduktif," kata Wakil Ketua F-PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah, Rabu (1/1/2020).
Ima menduga sikap Pemprov DKI tak akan memberikan izin penyelenggaraan DWP tahun depan muncul karena Anies ingin memperbaiki citranya. Ima secara personal menyayangkan langkah ini.[dtk]
