RIDHMEDIA - Secara etika politik kehadiran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers mengumumkan tim Hukum PDIP dinilai kurang elegan.
Saat itu, Yasonna tampak mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di DPP PDIP untuk menanggapi dugaan suap Harun Masiku kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Pengamat politik dari Indonesian Public Institute, Jerry Massie melihat, PDIP sedang memainkan politik bela diri akibat beberapa kadernya terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kata Jerry, harusnya Yasonna foksu menjalankan tugas negaranya sebagai menkumham.
"Secara etika politik kurang elegan. Di PDIP banyak kan para advokad, lawyer berikan mereka kesempatan. Saya lihat ini politik bela diri sedang dimainkan PDIP. Kasus ini harus di lihat secara substansi, esensi dan eksistesinya bagaimana?," kata Jerry kepada Kantor berita Politik RMOL, Minggu (19/1).
Lebih lanjut,jerry menyebutkan, tugas ganda sebagai seorang menteri dan kader partai sangatlah berat.
Menurut Jerry, sebaiknya Yasonna lebih fokus ke berbagai masalah hukum yang menimpa rakyat tak bersalah.
"Seperti kasus seorang pelajar yang memebela pacarnya dari begal justru terancam hukuman seumur hidup, memperbaiki penjara-penjara yang bermasalah banyak kasus yang lebih penting," urainya.
Jerry menambahkan, belum ada undan Undang yang melarang seorang Menkumham hadir di partai yang menaunginya.
"Apalagi beliau sebagai Ketua Bidang Hukum PDIP. Kan ada wakilnya yang bisa menggantikan posisinya," kata Jerry dengan heran.
Sumber: Rmol
