RIDHMEDIA - Pimpinan Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Faisol Riza mengapresiasi sikap Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengungkap isu pansus Jiwasraya menyasar dua menteri. Faisol menyebut dengan mencuatnya isu tersebut masyarakat menjadi bisa menilai tujuan pembentukan pansus Jiwasraya.
"Bagus juga kalau Pak SBY menyampaikan itu ke publik, biar masyarakat bisa menilai," kata Faisol kepada wartawan, Selasa (28/1/2020).
Faisol bahkan mendorong SBY mengungkapkan kembali hal-hal yang tidak diketahui publik perihal keinginan pembentukan pansus Jiwasraya. SBY diketahui mengaku mendengar kabar ada niatan menjatuhkan dua menteri melalui pansus Jiwasraya.
"Dan kalau masih ada hal-hal lain yang perlu disampaikan ke publik, saya rasa Pak SBY bisa menyampaikannya lagi. Biar semakin terbuka ke publik," jelasnya.
Meskipun demikian, Faisol menegaskan bahwa isu yang dikemukakan SBY tak akan menghambat kerja panja Jiwasraya yang telah dibentuk Komisi VI DPR. Dia mengatakan panja Jiwasraya di Komisi VI akan tetap fokus mencari jalan keluar atas permasalahan keuangan Jiwasraya. "Panja tetap jalan dan fokus pada penyelesaian pokok masalahnya, yang utama," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, lewat tulisan panjang di akun Facebook resminya, SBY memberikan pandangannya terkait permasalahan PT Asuransi Jiwasraya. SBY mendengar ada niat menjatuhkan sejumlah tokoh lewat parlemen dengan menggunakan isu Jiwasraya.
Ketum Demokrat itu mengaku menelisik lebih dalam alasan orang-orang yang semula menginginkan pansus untuk menyelidiki masalah Jiwasraya. Dia amat kaget mendengar alasan tersebut.
"Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya 'geleng kepala'. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh," ucap SBY.
"Ada yang 'dibidik dan harus jatuh' dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," imbuh dia.(dtk)
