RIDHMEDIA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa seluruh abdi negara khususnya yang bekerja di pemerintahan pusat akan hijrah ke ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2024.
Ibu kota yang baru berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim.
Luas wilayah yang disediakan pemerintah sekitar 410.000 hektar, dan yang akan digunakan sekitar 56.000 hektar, dan awal pembangunan akan berada di atas lahan seluas 5.000 hektar.
Jokowi bilang, seluruh PNS pusat akan pindah ke Kaltim karena empat tahun ke depan pembangunan kluster pemerintah sudah selesai.
"Pindah semuanya langsung," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020) seperti melansir detik.com.
Dirinya pun sudah memerintahkan kepada Kementerian PAN-RB untuk mendata seluruh PNS yang saat ini berada di DKI Jakarta.
"Itu sudah kita perintahkan kepada Menpan untuk menyurvei dulu kira-kira yang ingin nggak pindah berapa persen. Kita harus tahu dong," jelasnya.
Ibu kota negara di Kalimantan Timur akan terdiri dari beberapa kluster, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keuangan, hingga riset dan pengembangan.
Khusus kluster pemerintah, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan akan selesai pada tahun 2024.
Untuk merealisasikan proyek pemindahan ibu kota, Jokowi memastikan bahwa draft RUU pemindahan ibu kota ke Kaltim sudah selesai.
Dia bilang, akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan depan bersamaan dengan draft RUU omnibus law.
"Draft UU ibu kota sudah rampung, minggu depan insyaallah kita akan sampaikan ke DPR," kata Jokowi.
Keseriusan pemerintah dalam merealisasikan pemindahan IKN ke Kaltim juga terlihat dengan merekrut tiga tokoh internasional, yaitu President Softbank Corp Masayoshi Son, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ), dan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Tujuannya, dikatakan Jokowi agar ada kepercayaan bagi investor yang mau menanamkan modalnya di proyek pemindahan ibu kota baru ini.
Pasalnya, investasi yang dibutuhkan sangat besar yaitu sekitar Rp 466 triliun.
Porsi pemerintah hanya di bawah Rp 100 triliun, sedangkan sisanya adalah melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP), swasta murni.
Nantinya biaya pembangunan ibu kota baru pun tidak menggunakan dana pinjaman.
Jokowi menegaskan, dana yang dipakai berasal dari investasi atau kerja sama melalui skema yang sudah disiapkan pemerintah.
"Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee. Nggak ada (pinjaman), jadi semua kerja sama," kata Jokowi.
Sumber: law-justice.co
