[] Tumpukan sampah di daerah Kampung Bengek, Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi sorotan dan materi bullyan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Politisi PSI, Guntur Romli, pribadi tancap gaspol menyerang Anies.

"Jorok! Lautan Sampah Kepung Kampung Bengek Jakut http://detik.id/6hVU7s

Sedangkan @aniesbaswedan sibuk mempercantik Jl Sudirman, ngasi IMB Pulau Reklamasi & siapkan dana 1,3T unt hobi orang kaya balapan Formula E, smentara warga di Kampung Bengek ditelantarkan," kicau @GunRomli di twitter (4/9/2019).

Jorok! Lautan Sampah Kepung Kampung Bengek Jakut https://t.co/jz5L7NL2kE

Sedangkan @aniesbaswedan sibuk mempercantik Jl Sudirman, ngasi IMB Pulau Reklamasi & siapkan dana 1,3T unt hobi orang kaya balapan Formula E, smentara warga di Kampung Bengek ditelantarkan
— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) September 4, 2019

Seperti biasa... serangan mereka pribadi jadi gol bunuh diri !!

KENAPA??

HARUSNYA bila mau bully, ya bully sekalian Presiden Jokowi.

LOH KOK?? Ya, daerah itu tanggung jawab BUMN !!

Lahan di Kampung Bengek yaitu lahan milik BUMN PT Pelindo II (IPC). Lahan di Kampung Bengek dihuni oleh penghuni liar dan membuang sampah menumpuk disitu bertahun. Sampah yang ada di lahan itu menjadi tanggung jawab PT Pelindo II.

Kita lihat Pasal 12 ayat (2) Perda 3/2013 wacana Pengelolaan Sampah. Bunyinya: "Penanggung jawab dan/atau pengelola daerah permukiman, daerah komersial, daerah industri, daerah khusus, kemudahan umum, kemudahan sosial, kemudahan lainnya dan kegiatan keramaian sesaat, wajib melaksanakan pengelolaan sampah".

Lahan di Kampung Bengek yaitu lahan milik PT Pelindo II (IPC). Walau ada ratusan orang mendirikan gubuk liar di sana, tanah itu tetaplah milik IPC. Perusahaan BUMN itulah yang SEHARUSNYA bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di atas tanahnya.

Namun demikian... walau secara aturan hukumnya pengelolaan sampah Kampung Bengek itu bukan tanggung jawab Pemprov DKI.. Pemprov DKI tak tinggal diam. Pemprov DKI menentukan bertindak responsif. Memahami imbas jelek dari sampah yang tak dikelola. Menjadi sarang penyakit, yang dapat menyerang siapa saja warga Jakarta.

Maka semenjak Sabtu kemudian (31/8/2019), 75 - 100 petugas Pemprov DKI (unit Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara) tiba ke lokasi membersihkan sampah menggunung itu. Tiga hari belum juga selesai.

Pada Senin (2/9) siang, upaya Pemprov DKI membersihkan sampah di Kampung Bengek itu malah dihentikan oleh pihak PT Pelindo II (IPC) sendiri. Karena lahan itu milik mereka, dan mereka yang bertanggungjawab.

Diberitakan Kompas...

PT Pelindo II Larang Sudin LH Bersihkan Sampah di Kampung Bengek

Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara tidak boleh PT Pelindo II (IPC) membersihkan sampah di daerah Kampung Bengek.

Matsani Ketua Satuan Pelaksana (Kasatpel) LH Kecamatan Penjaringan menyampaikan PT Pelindo II selaku pemilik lahan di daerah tersebut melarang adanya kegiatan pencucian di sana.

"Ternyata saya dipanggil pihak IPC harusnya ini ada izin dari pihak IPC. Kalau tidak ada izin tidak boleh masuk alasannya yaitu yang bertanggung jawab yang punya lahan," kata Matsani di Kamoung Bengek, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (2/9/2019).

Ia kemudian menjelaskan bahwa sampah-sampah ini berasal dari warga Kampung Bengek yang sejatinya merupakan perkampungan liar. Karena perkampungan itu bangkit di atas lahan milik PT Pelindo II, Sudin LH tidak dapat masuk untuk membersihkan sampah yang sudah menumpuk semenjak beberapa tahun kemudian tersebut.

Namun, sehabis kondisi kampung itu menjadi sorotan media, Sudin LH berinisiatif membersihkan sampah di daerah tersebut semenjak Sabtu (30/8/2019) lalu. Total 66 meter kubik sampah telah diangkut menuju TPST Bantargebang dari daerah tersebut.

Memasuki hari ke tiga pengerjaan, petugas dari PT Pelindo II mendatangi mereka dan meminta untuk menghentikan pengerjaan.

"Kita hargai ini ia punya kewenangan sendiri. Bagaimanapun dia bilang mau bertanggung jawab atas lahan ini, dan dia akan merampungkan sendiri," tuturnya.

Sementara itu, petugas dari Pelindo tersebut menolak memberi keterangan.

Selepas dari pelarangan tersebut, 100 orang petugas PPSU dan UPK Badan air yang tadinya membersihkan lahan meninggalkan lokasi tersebut.

Link: https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/02/17344141/pt-pelindo-ii-larang-sudin-lh-bersihkan-sampah-di-kampung-bengek

***

TAPI AKHIRNYA... PIHAK IPC MINTA BANTUAN KE PEMPROV DKI UNTUK BERSIHKAN SAMPAH

Sempat Usir Petugas Sudin Lingkungan Hidup Jakut, PT IPC 2 Minta Dibantu Bersihkan Sampah

Kawasan kumuh Kampung Bengek dibersihkan ratusan pasukan oranye. Pembersihan hari ini, Rabu (4/9/2019) kembali dilakukan sehabis petugas sempat diusir oleh otoritas setempat pada Senin (2/9/2019) lalu.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Slamet Riyadi menuturkan, pencucian kembali dilakukan sehabis adanya koordinasi antara Pemprov DKI dengan PT IPC II.

Menurutnya, pihak BUMN itu mendatangi pihak Sudin LH untuk mengklarifikasi soal tidak diizinkannya ada kegiatan pembersihan.

"Akhirnya hari ini kita berhubungan dengan Pelindo II melaksanakan lanjutan kegiatan pencucian sampah di sini," kata Slamet ketika ditemui di lokasi Rabu (4/9/2019).

Pembersihan hari ini sepenuhnya dilakukan pemerintah. 350 personel dari petugas PPSU kelurahan, Sudin LH Jakarta Utara, serta UPK Badan Air Jakarta Utara kesannya dikerahkan dalam ulet pencucian yang berjalan dari siang sampai sore ini.

"Dengan 10 truk, satu unit shovel, satu spider, dan 15 unit gerobak motor," ucap Slamet.

Untuk sementara pencucian dilakukan satu hari ini. Slamet berharap, ke depannya pemilik lahan dapat menindaklanjuti pencucian yang telah dilakukan oleh pemerintah.

"Karena ini jadi otoritas Pelindo jadi kami mohon kepada Pelindo untuk kerjasama untuk juga menjaga lokasi ini semoga tidak ada lagi tumpukan sampah," tandas Slamet.

Link: https://akurat.co/news/id-750973-read-sempat-usir-petugas-sudin-lingkungan-hidup-jakut-pt-ipc-2-minta-dibantu-bersihkan-sampah

***

Saat petugas kebersihan Pemrov DKI tidak boleh Pelindo, Gubernur Anies Baswedan minta pihak Pelindo bertanggung jawab untuk membersihkan sampah yang merupakan tanggung jawab BUMN itu.