[] Selama satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dinilai belum menawarkan wujud legacy (produk unggulan) awal. Bahkan, kesempatan mengelola dua APBD yakni APBD 2018 dan 2019, tidak dimanfaatkan untuk menciptakan akselerasi di Jawa Barat.
Demikian diungkapkan anggota DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya ketika ditemui, Kamis, 5 September 2019. Dikatakan dia, dalam 1 tahun kinerja pemerintahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum ini, lebih banyak polemik dan gembar-gembor kegiatan unggulan namun terbengkalai di kemudian hari.
Asep mencontohkan sejumlah kegiatan unggulan yang awalnya memukau namun kedodoran dalam eksekusi. Revitalisasi alun-alun di sejumlah daerah, pembenahan Kalimalang, sampai penataan Pantai Pangandaran, menjadi pola kegagalan eksekusi.
“Pangandaran yang katanya mau dibikin menyerupai Hawaii, gres pondasi. Kemudian Kalimalang tidak jelas. Kalau tahu (Kalimalang) itu bukan kewenangan provinsi, di awal kenapa sudah digadang-gadang di sosial media, pakai gambar segala. Jangankan dibangun, produk unggulan sekarang terbengkalai,” ucap Asep.
Asep juga mengkritisi mengenai pengelolaan APBD Jawa Barat. Dikatakan dia, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum ini mempunyai dua kali kesempatan APBD Jawa Barat, yakni APBD 2018 dan APBD 2019. “Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan 2019 tidak dimanfaatkan untuk menciptakan akselerasi. Wujud legacy awal tidak terlihat,” ungkap dia.
Dijelaskan Asep, meski pada pengelolaan APBD 2018 hanya mempunyai porsi 30 persen untuk memasukkan visi dan misinya, namun pada APBD 2019 porsi kewenangan pemanfaatan anggaran itu sudah sepenuhnya dipegang Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. “Kalau APBD 2018 memang pembahasan anggarannya sudah berjalan pada abad kepemimpinan Ahmad Heryawan. Akan tetapi kalau 2019 itu kan sepenuhnya (kewenangannya). Kalau hasilnya Bandros (bus wisata), kemudian Kolecer (perpustakaan), itu tidak sebanding sebagai sebuah ikon produk unggulan,” kata Asep.
Bahkan, kata dia, kondisi ketika ini malah berbanding terbalik dengan banyaknya polemik yang muncul dari pernyataan Ridwan Kamil sendiri. Dia mencontohkan mengenai polemik tentang pemindahan sentra pemerintahan, gosip pemekaran daerah, sampai komunikasi dengan DPRD yang berjarak. “Urusan komunikasi dan koordinasi seharusnya pada enam bulan pertama sudah tuntas semoga selanjutnya kita dapat melaksanakan akselerasi kegiatan secara bersama dengan maksimal. Ini sudah satu tahun, seolah ditutup dengan polemik,” ujar dia.
Menurut Asep, pencapaian satu tahun ini harus menjadi catatan penting bagi gubernur, wakil gubernur, DPRD, dan seluruh pihak. Asep menekankan, Ridwan Kamil dan jajarannya boleh saja membanggakan pencapaian kegiatan dan berkilah dengan mepetnya sanksi anggaran. “Tetapi Ridwan Kamil menutup satu tahun kinerjanya dengan polemik,” ungkap dia.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkilah bahwa satu tahun pemerintahannya pada September 2019 sedangkan proyek masih berjalan sampai Desember 2019. Ridwan mengatakan, jikalau menilai kinerja selama satu tahun melalui proyek strategis, hal itu dianggap kurang fair. “Jadi kalau menilai satu tahun aku melalui proyek strategis, agak kurang fair alasannya yaitu proyeknya lagi setengah matang,” katanya.
Dia meminta semoga fair evaluasi kinerjanya dilihat sesudah Desember alasannya yaitu program-program terutama fisik rata-rata sudah tereksekusi. “Bukan di tengah jalan, makanya aku bilang kepemimpinan aku ini lebih fokus pada peletakan pondasi reformasi. Panennya belum terjadi tapi bercocok tanam dengan cara yang baik dan pilihan yang baik sudah dimulai,” tutur dia.
Dikatakan Ridwan, kegiatan menyerupai penataan alun-alun Majalengka, Cirebon, dan daerah Pantai Pangandaran, ketika ini sudah konstruksi. “Coba pertanyaan ini dimunculkan Januari 2020, aku dapat jawab dengan leluasa,” ujarnya. [Pikiran-Rakyat]
