RIDHMEDIA - Gubernur Anies Baswedan hendak menambah jalur sepeda di Jakarta. Perkembangan terbaru dari rencana ini bikin heran DPRD DKI. Usulan anggaran jalur sepeda tiba-tiba naik drastis.
Usulan anggaran buat 2020 itu dipaparkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di depan anggota Dewan di DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019) kemarin. Rencana anggaran buat pembuatan jalur sepeda semula Rp 4,498 miliar. Namun kini, anggaran itu bertambah Rp 69,272 miliar.
Maka total usulan anggaran jalur sepeda yang diusulkan Kepala Dinas Perhubungan DKI ke DPRD DKI sebesar Rp 73,771 miliar. Rencana anggaran itu masuk mata anggaran 'pemeliharaan prasarana rekayasa lalu lintas di koridor busway'. Ini membuat heran anggota Dewan.
"Kami tidak mau, kok ujug-ujug naik. Ini recommended atau nggak, jangan diputus sekarang, perlu dibahas di pendalaman," kata anggota Komisi B dari Fraksi PDIP, Manuara Siahaan, kepada Syafrin.
Duit sebanyak itu ditujukan buat membangun 63 km pada 2020 dari keseluruhan target 500 km jalur sepeda pada 2022. Manuara mau master plan pembangunan jalur sepeda dipaparkan di depan rapat, sehingga bisa menjadi jelas apakah rencana ini urgen atau tidak. Bila tidak mengatasi kemacetan, problem Jakarta, usul itu bakal dicoret. Sekretaris Komisi C Pandapotan Sinaga juga heran dengan lonjakan anggaran jalur sepeda ini, yang semula Rp 4 miliar menjadi Rp 73 miliar.
"Setelah lakukan efisiensi, kalian malah naik Rp 69 miliar. Perencanaan bagaimana? Harus dipastikan, nggak boleh menjadi selama satu hari bisa naik," kata Pandapotan.
Ada dua parpol yang selama ini mendukung Gubernur Anies Baswedan, yakni Partai Gerindra serta PKS. Namun kali ini Gerindra kritis serta tidak semata-mata mendukung program Pemerintah Provinsi yang dipimpin Anies itu.
"Memang agak mengejutkan ya besarannya (usulan anggaran jalur sepeda) seperti itu. Apa tidak ada cara lain?" kata anggota DPRD DKI yang juga Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif, kepada wartawan, Selasa (29/10/2019).
Syarif lantas menjelaskan, ketika ini pemerintah DKI tengah mengalami defisit pendapatan, maka segala program perlu mengadakan efisiensi. ia khawatir, jalur sepeda nantinya malah tidak digunakan begitu dibangun dengan biaya yang mahal. Maka itu perlu ditinjau kembali.
"Dikaji lagi, karna SKPD perlu sama-sama turut aktif mengefisienkan seluruh mata anggaran kegiatan," kata Syarif.
Fraksi PKS membela Anies. PKS meminta semua pihak tidak melihat besaran angka puluhan miliaran, tetapi melihat manfaat serta kebutuhannya.
"Lihatnya itu sejauh mana yang bakal dibuka, anggaran itu buat apanya, itu perlu ada kajian ke lapangan. Jadi bukan soal besarannya itu," kata Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi ketika dihubungi, Senin (28/10).
 Jalur sepeda di Jakarta. (Adhi Indra Prasetya/detikcom) |
ia mengapresiasi kinerja Pemprov DKI serta beharap jalur sepeda bisa bermanfaat serta mengurangi polusi akibat kendaraan bermotor. Suhaimi yakin Pemprov DKI tidak sembarangan mengajukan usulan anggaran Rp 73 miliar itu. Model anggaran yang diajukan pemerintahan Anies yaitu model yang bisa ditelisik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Mudah di audit BPK, bahwa model-model anggaran seperti itu," kata Suhaimi.
Ketua Fraksi Partai Golkar Basri Baco mengungkap tidak setuju dengan rencana pembuatan jalur sepeda bernilai fantastis itu. Soalnya, program itu tidak berguna buat rakyat kecil.
"Jalur sepeda itu cuma buat kelas menengah ke atas, bahwa menurut Golkar, bahwa kita tolong dikaji ulang lagi dicarikan yang benar-benar bermanfaat buat masyarakat banyak? Karena menurut kita, jalur sepeda itu nggak efektif, yang pasti buang uang rakyat puluhan miliar," kata Basri, Selasa (29/10).[dtk]
