Lobby Lobby
Oleh: Dahlan Iskan
Di luar negeri kini beredar kabar tentang Indonesia: elit politik lagi berusaha mengubah konstitusi.
Tujuannya: agar tak ada lagi pilpres secara langsung. Di pemilu yang bakal datang tak ada lagi pilpres. Presiden kembali dipilih oleh MPR.
Menurut kabar itu pilpres secara langsung hanya menyebabkan terbelahnya bangsa. Seperti yang terjadi di pilpres barusan.
Terpilihnya Puan Maharani selaku Ketua DPR, La Nyalla Mattalitti selaku Ketua DPD serta Bambang Susatyo selaku Ketua MPR selaku pertanda-pertandanya.
Menurut kabar itu, elit politik sekarang ini juga lagi berusaha mengurangi kekuasaan Presiden Jokowi. Tak disebutkan bagaimana cara mengurangi kekuasaan itu. Hanya sedikit disinggung soal bakal ditetapkannya GBHN oleh MPR ke depan.
Ide pemilihan presiden kembali dilakukan oleh MPR pernah terdengar di masa lalu. Hanya saja alasan waktu itu hanya soal biaya yang besar.
Kini alasan itu ditambah soal yang lebih mendasar: perpecahan bangsa.
Pertemuan antar tokoh partai politik belakangan ini perlu dikaitkan dengan persiapan perubahan konstitusi itu. Termasuk pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiyanto dengan Ketua Umum PDIP serta Ketua Umum Nasdem.
Kalau saja Gerindra telah sepakat buat perubahan itu selesailah.
Perubahan itu hampir pasti bakal menjadi kenyataan. Hanya diperlukan 2/3 suara di MPR. Dengan bergabungnya Prabowo, amandemen UUD 45 bakal dilakukan dengan mudah.
Aku melihat pergerakan tokoh-tokoh partai belakangan ini dari sisi amandemen itu. Bukan hanya soal bagi-bagi kekuasaan.
Meskipun, amandemen UUD itu prosesnya masih bakal sangat panjang serta lama. Belum tentu juga Prabowo mulus menjadi satu barisan dengan koalisi pendukung pemerintah.
Berita di luar negeri yang saya ikuti ini seperti memberikan simpati pada Presiden Jokowi. Yang dalam pergerakan-pergerakan itu diposisikan selaku ditinggal sendirian. Bahasa halus buat dikucilkan.
(16/10/2019)
Sumber: Disway
