RIDHMEDIA - Partai Hanura nampaknya benar kecewa terhadap komposi menteri pilihan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Jokowi tidak memberikan jatah kursi menteri pada kader mereka di Kabinet Indonesia Maju.
Setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Bona Simanjuntak mengungkapkan rasa kecewa itu, kini pengakuan sama juga disuarakan oleh akar rumput partai yang didirikan Wiranto, ialah Ketua DPD Hanura Aceh, Ibnu Rusdi.
“Hasil komunikasi dengan beberapa Ketua DPD Hanura di Indonesia memang agak kecewa sedikit dengan kondisi Hanura tidak dapat jatah kursi menteri. Lalu kita duduk serta berbicara serta akhirnya dapat menerima,” jelas Ibnu Rusdi di Banda Aceh, Selasa (29/10).
Ibnu Rusdi menjelaskan kalau soal jatah menteri merupakan wilayah ketua umum serta jajaran di DPP Hanura. Walaupun sedikit kecewa dengan kondisi tersebut, Ibnu Rusdi menyerahkan semua keputusan itu pada pengurus pusat.
“Ini kan bagaiamana DPP lah. kalau memang ini lebih baik alhamdulillah kan. Pada prinsipnya boleh menjadi inilah yang terbaik kan,” ungkap Ibnu Rusdi.
dia mengungkapkan Telah beberapa kali membicarakan persoalan tersebut dengan pengurus DPP Hanura. Namun dia menyadari kalau itu sudah menjadi nasib Hanura serta tiba saatnya berbenah dari dalam.
“Betul kita sudah memenangkan Jokowi dengan maksimal bahkan kita selaku pengusung Jokowi dengan 16 kursi. Efek dari politik ini kita menerima akibatnya, apalagi di Aceh ya, suara Jokowi cuma 14 persen serta jelas berefek pada partai-partai pendukung Jokowi terutama, karna dianggap pendukung penista agama ya kan,” tegasnya.
Menurut Ibnu Rusdi, walaupun Telah bekerja maksimal memenangkan Jokowi, namun tidak berarti perlu menempuh mermacam cara agar mendapatkan jatah menteri. Dalam berpolitik, kata Ibnu Rusdi, juga perlu mengedepankan cara-cara politk yang beretika.
“Sebagai partai pengusung, yang penting kita sudah bekerja. Tapi oke kalau kita tidak dapat kursi yang kita terima serta kita fokus berbenah ke dalam. Di dalam juga banyak masalah serta fokus memenangkan partai ke depan buat 2024 mendatang. Apalagi kita tidak melewati parliamentary threshold,” pungkasnya. [rm]
