RIDHMEDIA - Partai Keadilan Sejahtera mengkhawatirkan wacana pelarangan cadar atau nikab oleh Menteri Agama Fachrul Razi bakal masuk ke ranah privat. PKS tidak setuju cadar dilarang.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar ada baiknya Majelis Ulama Indonesia ikut membuat fatwa terkait cadar. Hal itu agar mempertegas hukum soal penggunaannya.
“Pertama saya tidak terlalu tahu hukum menggunakan cadar, makanya enak MUI membuat fatwa terkait cadar ini. Kala dia tidak wajib ya gak masalah. Tapi kalau dia ada dasarnya saya agak khawatir ini masuk di ruang privat karna itu perlu hati-hati masuk ke ruang privat,” kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Karena masuk ruang privat, Mardani berujar agar negara tidak lerlu banyak ikut campur apalagi sampai mengintervensi penggunaan cadar.
“Kalau saya menggarisbawahi, itu ruang privat, kalau ruang privat itu paling enak jangan terlalu diintervensi oleh negara. Karena negara bagaimanapun mengatur di ruang publik,” kata Mardani.
dia menambahkan kalau salah satu pencegahan radikalisme bisa dilakukan lewat jalur dialog serta literasi, bukan pelarangan suatu yang privat semisal cadar.
“Saya menggarisbawahi cara terbaik melawan radikalisme itu ya dengan dialog serta literasi sama penegakkan hukum. Tidak untuk memperlebar serta memperluas frontnya gitu,” tandasnya. [sc]
