Presiden Joko Widodo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.
Penunjukkan Ahok sebagai komisaris utama (komut) Pertamina menuai pro kontra di publik. Bahkan peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman berpendapat, Ahok yang notabene-nya yaitu seorang eksekutor lebih cocok menjadi Direktur Utama.
Sementara tugas komisaris bukan di operasional, namun melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja.
Meski demikian, Ferdy menyebut apabila nama Ahok tetap bisa menggentarkan para mafia.
"Meskipun komut, para mafia perlu hati-hati, karna penunjukan Ahok yaitu upaya Jokowi berperang melawan mafia migas yang Telah lama bercokol di Pertamina," kata Ferdy dalam siaran pers, Minggu (24/11/2019).
Menurut dia, posisi komut bagi Ahok penting buat mencegah intervensi non-korporasi, intervensi politik, maupun intervensi mafia ke Pertamina. Sebab Komut lah yang bakal mengevaluasi dan mengawasi kerja direktur utama.
Oleh karna itu, para direktur juga disarankan buat bekerja dengan baik, mengingat Ahok berani mengeksekusi.
"Direktur-Direktur Pertamina juga perlu bekerja dengan baik, karna Ahok itu berani menelanjangi Dirut berkinerja buruk ke publik. sama seperti ia menelanjangi para koruptor ke publik," ucapnya.
Di sisi lain kata Ferdy, dipilihnya Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina karna Jokowi belajar dari kegagalan Pertamina melakukan peremajaan kilang Balongan, kilang Cilacap, Kilang Duri, dan beberapa kilang lainnya buat mengurangi impor.
"Jokowi juga belajar, percuma saja menempatkan komisaris mantan petinggi militer dan mantan menteri BUMN di Pertamina, namun tak bisa membantu dalam proses pengawasan," tutur Ferdy.
Direktur-direktur yang sebelumnya pernah menjabat, belum menunjukkan kinerja apik karna produksi minyak dan gas turun. Padahal, Presiden telah memberikan hak kelola Blok Mahakam dari total E&P. Begitu pun Blok Rokan dari Chevron Indonesia dan beberapa blok Migas yang dioperatori pihak asing ke Pertamina.
"Untuk itulah, Ahok yang menjadi tangan kanan Presiden Jokowi di Pertamina wajib hukumnya berperang melawan mafia," sebutnya. [kompas.com]
Penunjukkan Ahok sebagai komisaris utama (komut) Pertamina menuai pro kontra di publik. Bahkan peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman berpendapat, Ahok yang notabene-nya yaitu seorang eksekutor lebih cocok menjadi Direktur Utama.
Sementara tugas komisaris bukan di operasional, namun melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja.
Meski demikian, Ferdy menyebut apabila nama Ahok tetap bisa menggentarkan para mafia.
"Meskipun komut, para mafia perlu hati-hati, karna penunjukan Ahok yaitu upaya Jokowi berperang melawan mafia migas yang Telah lama bercokol di Pertamina," kata Ferdy dalam siaran pers, Minggu (24/11/2019).
Menurut dia, posisi komut bagi Ahok penting buat mencegah intervensi non-korporasi, intervensi politik, maupun intervensi mafia ke Pertamina. Sebab Komut lah yang bakal mengevaluasi dan mengawasi kerja direktur utama.
Oleh karna itu, para direktur juga disarankan buat bekerja dengan baik, mengingat Ahok berani mengeksekusi.
"Direktur-Direktur Pertamina juga perlu bekerja dengan baik, karna Ahok itu berani menelanjangi Dirut berkinerja buruk ke publik. sama seperti ia menelanjangi para koruptor ke publik," ucapnya.
Di sisi lain kata Ferdy, dipilihnya Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina karna Jokowi belajar dari kegagalan Pertamina melakukan peremajaan kilang Balongan, kilang Cilacap, Kilang Duri, dan beberapa kilang lainnya buat mengurangi impor.
"Jokowi juga belajar, percuma saja menempatkan komisaris mantan petinggi militer dan mantan menteri BUMN di Pertamina, namun tak bisa membantu dalam proses pengawasan," tutur Ferdy.
Direktur-direktur yang sebelumnya pernah menjabat, belum menunjukkan kinerja apik karna produksi minyak dan gas turun. Padahal, Presiden telah memberikan hak kelola Blok Mahakam dari total E&P. Begitu pun Blok Rokan dari Chevron Indonesia dan beberapa blok Migas yang dioperatori pihak asing ke Pertamina.
"Untuk itulah, Ahok yang menjadi tangan kanan Presiden Jokowi di Pertamina wajib hukumnya berperang melawan mafia," sebutnya. [kompas.com]