"Ya memang itu salah satu yang selama ini menjadi pertimbangan, yakni mengenai standar dari penggajian ASN, baik pusat maupun daerah, TNI/Polri," kata dia ditemui di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Ia menyatakan Jika dalam hal standar gaji di masing-masing daerah tergantung kemampuan anggarannya. Namun jika gaji ini porsinya terlalu besar, anggaran buat pembangunan malah menjadi enggak optimal.
"Seperti yang saya sampaikan, APBD di seluruh Indonesia ya, tidak cuma satu daerah ya, ini porsi bayar gajinya itu Telah cukup besar, artinya yang biaya buat anggaran yang dipakai buat pembangunan menjadi terkurangkan," jelasnya.
Menurutnya persoalan tersebut berlaku di seluruh daerah di Indonesia, di mana porsi belanja kepegawaiannya Telah terlalu besar.
"Ini menjadi sesuatu yang menjadi persoalan seluruh Indonesia, saya tidak bicara tentang satu daerah saja. Rata-rata buat belanjanya itu Telah dianggap cukup besar, menjadi itu harus buat dikendalikan," ujarnya.
Lantas apakah pemerintah bakal mengubah sistem penggajian agar masalah di atas dapat dibereskan? Sri Mulyani berkata harus berbicara lebih dulu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Nanti aku bicara dulu sama Pak Mendagri ya," sebutnya.
Ia menilai sistem penggajian yang baik tergantung dari tugas, tanggung jawab, tantangan, skill yang dibutuhkan, dan anggarannya.
"Dan pejabat publik juga mempunyai apa yang disebut rambu-rambu mengenai apa-apa yang dianggap sebagai kepantasan juga. Jadi itu semuanya menjadi perhatian," tambahnya. [detik.com]
