[ RIDHMEDIA] Organisasi eks relawan Jokowi yang terhimpun dalam Rumah Nawacita meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan buat kelas 3 sebesar Rp 42 ribu per orang yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2020 mendatang.
Desakan berasal dari suara akar rumput yang menilai kenaikan BPJS Kesehatan kelas 3 mencapai 100 persen sangat memberatkan ekonomi rakyat khususnya keluarga ekonomi bawah.
Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto, berharap agar Presiden Jokowi mempertimbangkan buat secepatnya membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3.
“Pembatalan tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat akar rumput yang hidup pas-pasan. Pembatalan kenaikan yang kita minta cuma berlaku buat peserta kelas 3,” kata Raya, Kamis 7 November 2019.
Raya mengatakan, Presiden Jokowi semestinya enggak menerima begitu saja alasan serta usulan dari para staf serta menteri terkait yang mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan buat menutupi defisit keuangan BPJS Kesehatan.
Sebaiknya, kondisi ekonomi masyarakat lapisan bawah yang masih hidup pas-pasan perlu menjadi perhatian utama serta tekor kas BPJS Kesehatan bisa dilakukan melalui kebijakan serta langkah-langkah lainnya yang lebih substantif.
“Jadi, kami pikir menaikkan iuran BPJS Kesehatan khususnya kelas 3 mencapai 100 persen bukan opsi yang tepat buat menutupi tekor kas BPJS Kesehatan. Ada banyak opsi lain yang lebih tepat, Dibanding langsung menaikkan iuran begitu saja. Kami menilai, masukan dari staf serta pembantu presiden cuma mau main mudah serta instan saja, tapi efeknya bisa melukai hati rakyat,” ujarnya.
dia menjelaskan, subsidi kesehatan masih diperlukan oleh masyarakat ekonomi lapisan bawah. Persoalan tersebut merupakan kewajiban konstitusi negara yang utama, termasuk juga pendidikan.
Menurutnya, Telah menjadi tanggung jawab negara buat melindungi serta memberikan pelayanan kesehatan yang murah serta terjangkau bagi rakyatnya, terutama dari segmen ekonomi bawah yang rentan.
“Kami meminta agar kenaikan iuran kelas 3 itu dibatalkan serta dicari alternatif lain buat pemasukan keuangan bagi BPJS Kesehatan. Jangan lupa, pemilih Pak Jokowi ini banyak dari kalangan wong cilik, partai pengusungnya juga punya julukan partai wong cilik. Janganlah sampai masyarakat kita kecewa berat. Pasti pemerintah punya solusi, tapi jangan solusi instant yang dampaknya muncul penolakan rakyat, seperti yang terjadi saat ini,” tegas Raya.
Raya juga menegaskan, pelayanan serta jaminan kesehatan rakyat sama pentingnya dengan pelayanan serta jaminan pertahanan, keamanan ketertiban negara.
Oleh karna itu, kata Raya, amat miris saat melihat anggaran pertahanan (TNI) serta keamanan (Polri) naik secara signifikan, namun pemerintah enggak melakukan subsidi perlindungan kesehatan rakyat level bawah.
“Kesehatan yakni aset masa depan negara. Sama halnya, pertahanan serta keamanan, kesehatan juga yakni sektor yang paling utama bersama dengan pendidikan,” tegas dia.
Rumah Nawacita meminta dilakukan audit total terhadap BPJS Kesehatan agar didapat akar persoalan serta masalah yang terjadi di tubuh BPJS Kesehatan tersebut. Termasuk juga dengan memangkas biaya operasional, pegawai serta tunjangan para pejabat BPJS Kesehatan buat efisiensi keuangan BPJS Kesehatan.
tidak cuma itu, defisit keuangan BPJS Kesehatan juga dapat ditutupi dengan penyusunan serta pengelolaan APBN yang tepat sasaran serta terukur.
Misalnya dengan mengurangi anggaran kegiatan-kegiatan seremonial para pejabat negara, anggota DPD, DPR, MPR, pejabat kementerian serta lembaga lain. Seperti memangkas anggaran kegiatan kunjungan kerja luar negeri, studi banding, seminar, diskusi serta kegiatan lain yang enggak bermanfaat buat rakyat.
“Masak pejabat serta anggota DPR-nya rajin kunjungan sana-sini, lembaga pemerintah kebanyakan buat seminar, tapi rakyat ekonomi bawah buat bayar iuran BPJS Kesehatan kelas 3 saja kewalahan. Ini kan ironi sekali. Harusnya, anggaran yang terbuang itu bisa menambah subsidi kesehatan rakyat,” pungkas Raya.
Sumber: PojokSatu
