Luhut pun sedikit curhat ketika rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait julukannya itu. Awalnya Luhut bercerita tentang daftar rencana investasi asing yang masuk ke RI US$ 123 miliar setara Rp 1.722 triliun (kurs Rp 14.000) tapi masih mandek lantaran tumpang tindih aturan.
"Kalau enggak dilakukan perbaikan hal-hal harmonisasi itu enggak jadi," ujarnya di ruang rapat Badan LegislGedung DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Meski begitu pemerintah Telah menyelesaikan salah satu perusahaan asing yang masuk dalam daftar tersebut dengan nilai investasi US$ 8 miliar. Perusahaan itu Telah 3 tahun status investasinya enggak kunjung terealisasi.
"Jadi Telah kaya yoyo saja itu. Aku kumpulkan semua (stakeholder), ternyata masalahnya ada 7 perusahaan di bawahnya itu minta tax holiday menjadi 1. Sederhana kan? Sebab mereka masuk beramai-ramai. Kemarin kita rapat Menkeu setuju. Kalau kita tidak setuju, mereka tidak masuk," ujarnya.
Setelah panjang lebar soal investasi, tetiba Luhut bilang hal-hal seperti itu yang membuat dirinya dijuluki menteri segala urusan.
"Ini yang saya dibilang menteri semua (urusan) padahal tidak. Aku mengurusi sesuai koridor saya. Kalau saya enggak mengikut sertakan menteri-menteri lain, ini enggak selesai," tegasnya.
Luhut menegaskan apabila dirinya cuma mengurusi segala hal yang berkaitan dengan tugasnya. Tidak itu saja, dia menekankan tetap menjaga agar enggak mencampuri segala sesuatu yang bukan menjadi urusannya.
"Saya kan tidak bodoh-bodoh banget. Aku tau batas gerak maju saya. Kalau tentara ada itu batas gerak maju," tutur mantan Menko Polhukam itu. [detik.com]
