"Ya ndak apa-apa (reuni 212). Ndak perlu (pengamanan khusus)," ujar Mahfud Md di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Mahfud menyebut Polri dan TNI Telah mempunyai standar operasional prosedur (SOP) dalam pengamanan kerumunan massa. Menurutnya aparat keamanan mempunyai kemampuan yang bagus dalam mengawal reuni yang bakal berlangsung tanggal 2 Desember itu.
"Artinya Telah ada SOP-nya. Kan aparat kita udah bagus kok," lanjutnya.
Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono menyebut kegiatan mengumpulkan massa itu perlu mengikuti aturan yang berlaku. Salah satunya, kata Argo, surat pemberitahuan rencana menggelar kegiatan perlu diajukan sebagai bahan analisis polisi.
"Nanti bahwa misalnya ada surat pemberitahuan ke kepolisian bakal kita analisa. Kita juga memerlukan dari kirka intelijen ya, kirka intelijen itu gunanya buat menghitung berapa pengamanan yang perlu dilakukan," katanya.
Dalam pengamanan, kata Argo, polisi bakal bekerja sama dengan TNI. "Tentunya nanti kita bakal kerja sama dengan TNI buat pengamanan seandainya nanti surat pemberitahuan Telah masuk ke kepolisian," katanya. [detik.com]
